BATAM, POSMETRO.CO : Adanya defisit anggaran sekitar Rp 140 miliar dari pendapatan daerah, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam, berharap bisa memaksimalkan potensi pendapatan daerah, melihat dari pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat.
“Inilah akan kita gali terus potensinya. Karena masih ada pertumbuhan ekonomi yang saat ini naik. Kita tidak bisa menggunakan asumsi 2018 tidak juga asumsi triwulan pertama Januari-Maret. Karena KUA-PPAS diajukan April lalu. Jadi kita harus mengacu pada asumsi sekarang,” ujar Anggota Banggar DPRD Kota Batam, Aman, usai sidang paripurna di Gedung DPRD Kota Batam, Kamis (1/8).
Meskipun kata Aman, ada optimisme Rp 140 M akan tercapai. Namun apabila tidak tercapai, maka dari itu harus ada rasionalisasi dibeberapa kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang tidak bersentuhan dengan masyarakat. Aman menyebutkan, sejauh ini dari asumsi pendapatan meleset di angka lebih Rp 2,5 triliun dari target Rp2,8 triliun.
“APBD harus seimbang, jadi kalau tidak tercapai. Dampaknya pada rasionalisasi beberapa kegiatan yang tidak bersentuhan dengan masyarakat,” ucap anggota Komisi IV DPRD Batam itu.
Maka dari itu pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), akan menggali kembali potensi pendapatan untuk menutupi defisit tersebut. Ia menilai apa yang di sampaikan TAPD tidak sesuai dengan di lapangan saat ini.
“Karena menurut saya masih ada beberapa sektor pendapatan yang masih bisa dimaksimalkan. Seperti hal dari BPHTB di APBD murni target Rp 380 miliar, namun di APBD Perubahan menjadi Rp 325 miliar. Dilihat ada perubahan Rp 55 m, inilah harus dicermati,” kata Aman lagi.
Politikus PKB ini menyatakan, masih banyak pendapatan yang bisa digenjot. Diantaranya, pengurusan Izin Peralihan Hak (IPH) yang saat ini berjalan dan pertumbuhan properti semakin naik. Selain itu beberapa sektor yang lain seperti pajak hiburan, restoran, hotel.
“Ini semua masih bisa kita dongkrak, IMB dan retribusi sampah yang mengalami penurunan. Dari itu kita naikkan lagi. Diperubahan ini kita support juga dengan bin kontainer dan sebagainya. Jadi cakupan luas dan pendapat meningkat,” tuturnya.
Di lokasi yang sama Wali Kota Batam, HM Rudi menjelaskan bahwa penyusunan rancangan KUA perubahan dan PPAS perubahan APBD Batam tahun 2019, tidak sesuai dengan asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga, Pemko Batam telah memangkas anggaran OPD dalam APBD Perubahan tahun ini.
“Uang tak cukup, tidak ada yang mau ditambah, yang ada malah dikurang. APBD jarang tambah biasa kurang. Program atau kegiatan di setiap OPD pasti ada yang ditunda,” jelasnya,
Hingga berita ini diketik, Anggota DPRD Kota Batam mensetujui Rapat Paripurna tentang Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2019 diskor. (hbb)