Batam, posmetro.co-Pemerintah pusat merespon keinginan Kepri sebagai kawasan logistik berikat. Kementerian terkait terus melakukan kajian-kajian untuk penetapan suatu daerah atau provinsi sebagai kawasan logistik berikat.
“Kita ingin Kepri mempunyai kekuatan untuk ketahanan pangan. Kita juga bisa menjadi hub logistik untuk Indonesia dan kawasan Asia. Makanya kita mengajukan Kepri sebagai kawasan logistik berikat,” kata Nurdin usai mengantar Kapolri di Bandara Hang Nadim, Batam, Rabu (16/1/2019).
Dalam rapat terbatas di Kantor Bea Cukai Batam, semalam, Nurdin juga menyampaikan hal yang sama. Rapat tersebut dihadiri langsung Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kapolri Jendral Tito Karnavian, Ketua KPK Agus Raharjo dan Dorjen Bea Cukai Heru Pambudi.
Usai rapat, menjawab wartawan, Menkeu Sri Mulyani mengatakan pihaknya terus mengkaji kawasan logistik berikat. Kawasan ini memang penting untuk integrasi masalah ketahanan pangan. “Beberapa provinsi memang ada yang mengajukan kawasan logistik berilat. Kepri memang sangat berpotensi,” kata Sri Mulyani.
Jakarta memang terus mengakomodir program strategi nasional pembangunan kawasan logistik berikat. Kawasan ini diharapkan dapat mengurangi biaya logistik dan transportasi, serta mendukung pertumbuhan industri – industri domestik, termasuk kelas kecil dan menengah, meningkatkan investasi asing dan lokal serta dapat membantu membina Indonesia sebagai pusat logistik di kawasan Asia Pasifik.
Pekan lalu, kepada Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito dan Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, Nurdin sudah membincangkan Kepri menjadi Kawasan Logistik Berikat. Karena banyak keuntungan yang didapat. “Kami ingin Kepri sebagai Kawasan Logistik Berikat. Apalagi, Kepri berhadapan langsung dengan banyak negara tetangga. Posisi ini harus memberi keuntungan besar untuk negeri ini,” kata Nurdin.(*/esa)