Sekda: Semua Komitmen dan Kebijakan Harus Bermuara Kepada Kesejahteraan Masyarakat

    spot_img

    Baca juga

    Jadi Tersangka, Pj Walikota Tanjungpinang, Terancam Hukuman 8 Tahun Penjara

    BINTAN, POSMETRO: Ditetapkannya Penjabat Walikota Tanjungpinang, Hasan, sebagai tersangka,...

    KONI Kepri Siapkan Atletnya Menuju PON Aceh-Sumut

    KEPRI, POSMETRO: Pelaksanaan PON Aceh-Sumut akan dilangsungkan dari 8-20...

    3 Buaya Terpantau Tim Gabungan Saat Penyisiran Sungai

    BATAM, POSMETRO.CO : Tim gabungan Polri, TNI, Balai Konservasi...

    Selama Mudik Lebaran, Bandara Internasional Batam Layani 1.741 Penerbangan

    BATAM, POSMETRO.CO : PT Bandara Internasional Batam (BIB) mencatat...

    Progres Rempang Eco-City, BP Batam: Listrik dan Air Sudah Mulai Masuk

    BATAM, POSMETRO: Progres pengerjaan bangunan empat rumah contoh untuk...
    spot_img

    Share

    Sekdaprov Kepri, H TS Arif Fadillah mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Penyusunan RZ-KSN Batam, Bintan, Karimun (BBK) melalui vicon. Foto: ist

    KEPRI, POSMETRO.CO: Sekdaprov Kepri, H TS Arif Fadillah mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Penyusunan RZ-KSN Batam, Bintan, Karimun (BBK) melalui vicon dari Rupatama, Lantai IV Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Jumat (16/10).

    Dalam paparannya, Sekda Arif menekankan kembali bahwa Pemprov Kepri tegas, porsi pengembangan wilayah di daerah tetap menjadi kewenangan daerah dimulai dari pelaksanaannya hingga hasil yang didapat.

    “Apalagi Kepri yang 96 persen wilayahnya adalah laut, dengan segala sumber daya yang dimiliki didalamnya harus benar-benar dapat dirasakan hasilnya untuk masyarakat Kepri,” kata Arif.

    Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, Karimun (RZ-KSN BBK), dilanjutkan Arif banyak hal yang masih harus dikoordinasikan, mulai dari batas wilayah perencanaan, penyelarasan RWP3K dan RZ-KSN BBK, Integrasi Kebijakan Program Nasional.

    Apalagi Ranperda tentang RZWP3K yang saat ini sedang berproses sudah hampir rampung, menurut Arif jika berbeda zonasi tentu akan berubah lagi dilenasi nya dan harus di susun ulang.

    Pada dasarnya, Pemprov kata Arif mendukung penuh dan menyambut baik Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, Karimun (RZ-KSN BBK), tapi dengan catatan hanya berupa arahan kebijakan dan program, tidak termasuk dengan kewenangannya.

    Untuk itu, dari Rakor ini diharapkan Arif ada kebijakan yang selaras dan sama-sama memberikan dampak positif baik bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta masyarakat Kepri tentunya.

    “Tujuan akhir kita tentu sama yakni bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, kami di daerah tentu menjaga kesejahteraan masyarakat Kepri,” tegas Arif.(adv)