Richard Pasaribu: Pemerintah Harus Menyelesaikan Kompleksitas Permasalahan Drainase Batam

    spot_img

    Baca juga

    Empat Penghuni Hotel Melati di Jodoh- Nagoya Diangkut Polisi

    BATAM, POSMETRO: Diduga kerap dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika,...

    Batam Jadi Pilot Project Pemasangan Jaringan Gas

    BATAM, POSMETRO: Kabar gembira, Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM...

    200 Warga Batam Mulai Mudik Gratis ke Jakarta Naik KM Kelud 

    BATAM, POSMETRO.CO : Sedikitnya 200 peserta mudik gratis Program...
    spot_img

    Share

    Anggota DPD RI Perwakilan Kepulauan Riau, Dr Richard Pasaribu saat melihat langsung permasalahan drainase di Batam. Foto: ist

    BATAM, POSMETRO.CO: Anggota DPD RI Perwakilan Kepulauan Riau, Dr Richard Pasaribu sangat menyayangkan masih adanya beberapa kejadian banjir di beberapa titik di Kota Batam yang terjadi pada musim hujan.

    Menurut Richard Pasaribu, sistem drainase di Batam masih perlu pembenahan, karena menjadi penyebab utama terjadinya banjir di sejumlah titik pada saat hujan.

    Richard Pasaribu menjelaskan, beberapa hal yang membuat permasalahan drainase Kota Batam begitu kompleks. Pertama, proses pembangunan yang tidak direncanakan dengan matang, sehingga banyak pembangunan infrastruktur yang seharusnya menjadi lebih baik, malah menimbulkan titik genangan baru.

    “Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara sistem drainase yang ada. seringkali sarana dan prasarana drainase yang sudah ada kondisinya cenderung terbengkalai dan tidak dijaga dengan baik oleh masyarakat karena tidak adanya rasa memiliki dan tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri,” tambah Richard Pasaribu.

    Selain itu, Richard Pasaribu juga mengatakan bahwa, pembangunan permukiman di Batam juga kurang pengawasan dari pemerintah, sehingga tidak ada sistem drainase yang terintegrasi.

    “Pembangunan permukiman kita juga kurang diawasi. Nah, ketika urusan pembangunan drainase diserahkan ke masyarakat tanpa pengawasan, timbul penolakan dari sesama warga yang terdampak akibat pembangunan drainase,” tegas Richard Pasaribu.

    Terkait masalah sistem drainase tersebut Richard Pasaribu meminta pemerintah agar duduk bersama menyelesaikan kompleksitas permasalahan drainase di Kota Batam.

    Pemerintah melalui kementerian terkait, Pemprov Kepri, BP Batam dan Pemko Batam harus duduk bersama dalam upaya pembagian tanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan infrastruktur sistem drainase di Batam. Karena baik buruknya sistem drainase sangat menentukan daya saing Batam sebagai tujuan investasi.

    “Program drainase berbasis masyarakat juga harus dijalankan, agar timbul rasa memiliki di tengah-tengah masyarakat, dengan demikian masyarakat akan ikut serta dalam pemeliharaan sistem drainase yang ada,” tutup Richard Pasaribu.(*/red)