Batam

Perwako Prokes Tinggal Menunggu Persetujuan Gubernur Kepri

 

Wakil Wali Kota Batam, H Amsakar Achmad. (Posmetro.co/dok)

BATAM, POSMETRO.CO: Proses persiapan Peraturan Walikota Batam tentang pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) masih menunggu persetujuan dari Gubernur Kepulauan Riau (Kepri). Hal ini dikatakan Wakil Wali Kota Batam sekaligus Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Batam, H Amsakar Achmad.

“Kalau suratnya sudah jadi. Sekarang lagi sama provinsi menunggu persetujuan dan penomoran terkait penerapan Perwako Batam,” katanya, Senin (31/8).

Jelas Amsakar, penerapkan aturan tersebut memang perlu diinformasikan ke provinsi, kalau Batam ada aturan yang mengikat serta penerapan sanksi kepada mereka yang melanggar protkes Covid-19. Hal ini sesuai prosedur yang ada. Ia memperkirakan dalam waktu dua atau tiga hari surat itu sudah kelar.

“Jika tidak ada kendala satu atau dua hari ini selesai. Setelahnya baru kita mulai tahap sosialisasi ke masyarakat,” sebut pria berkaca mata itu.

Sosialiasasi akan melibatkan tim dari setiap kecamatan di Batam. Selanjutnya, informasi mengenai Perwako tersebut akan disampaikan di area keramaian. Seperti halnya pasar, tempat ibadah, tempat makan dan lainnya. Dengan tujuan aturan ini dapat ditaati.

“Tujuannya agar isi perwako ini segera tersampaikan dan masyarakat paham dan tidak melanggar aturan ini,” ungkap Amsakar.

Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam ini berharap masyarakat mematuhi protkes yang masih berlaku hingga kini. Keberadaan Perwako ini merupakan bentuk penegasan agat tingkat kepatuhan masyarakan bisa seperti beberapa bulan lalu.

Penambahan kasus terus terjadi, berdasarkan data terbaru jumlah kasus di Batam sudah menembus angka 646 kasus. Untuk itu, masyarakat di semua lapisan, dan tidak terkecuali tenaga medis harus tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan ini.

“Harapan kami tentu jangan ada yang langgar. Sebab kita masih berupaya agar bisa mengendalikan Covid-19 yang masu terus menukik naik ini,” terang Wakil Wali Kota Batam ini.

Mengenai penerapan aturan ini, nanti tim yang dipimpin oleh Satpol PP Batam akan turun ke lapangan untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap Perwako ini. Tim akan turun dan patroli ke tempat-tempat keramaian, jika ada yang melanggar, akan diberikan sanksi seperti yang tertuang dalam Perwako soal pelanggaran Covid-19.

“Jadi kami sangat harapkan sekali masyarakat sadar akan protkes ini. Semua ini demi keselamatan juga, sebab kami masih berjibaku menangani Covid-19 ini,” ungkapnya.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin Hamid mengatakan Perwako saat ini sudah dikirim ke provinsi untuk mendapatkan persetujuan. Setelah itu surat akan dikembalikan ke Batam dan disahkan oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.

“Soal nama dan nomor Perwako nanti akan diumumkan usai dikembalikan dari provinsi dan disahkan,” kata Jefridin menegaskan.

Aturan nanti akan memberikan sanksi kepada pelanggar aturan seperti tidak menggunakan masker, melanggar sosial distancing atau jaga jarak serta apa yang terkandung dalam Protkes. Sebelum mulai diterapkan, pihaknya akan lebih dahulu menggelar sosialisasi.

“Tujuannya agar masyarakat tahu, kalau Batam sudah punya aturan untuk mereka yang melanggar,” pungkasnya.(hbb)