BATAM, POSMETRO.CO: Wakil Komisi III DPRD Kepri, Surya Sardi meminta penilaian proses seleksi jabatan terbuka (open bidding) jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepri harus objektif.
Menurutnya, perlu ada penempatan orang-orang yang berkualitas dan mampu dalam bidangnya dalam menangani berbagai kinerja dan beban kerja di posisi tersebut.
“Ini artinya, para calon yang akan duduk dan dipilih ini jangan asal pilih dan sembarang saja. Namun juga harus dilihat dari nilai-nilai dan bobot-bobot yang masuk dalam kategori berkualitas,” jelas Surya Sardi, Kamis (27/8).
Saat ini seleksi lelang jabatan terus bergulir. Tercatat sejumlah pelamar untuk formasi telah melalui berbagai proses. Mulai dari kelengkapan administrasi dan wawancara dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) di Kementerian Dalama Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP).
Salah satu posisi yang menjadi sorotannya adalah pada open bidding di Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan di Pemprov Kepri. Di mana ada sejumlah nama yang disebut-sebut akan menduduki posisi tersebut. Diiantaranya, Heri Andrianto, SE, MM , Andri Rizal, SE, MM dan Dr. Aries Fhariadi, S.Sos, M.Si
Pihaknya pun meminta kepada Pemerintah Provinsi Kepri agar tidak asal memilih calon pejabat yang tidak memiliki kualitas. Mengingat, yang namanya perencanaan itu harus berkesinambungan. Sehingga tidak putus pada benang merahnya serta historisnya.
“Jadi orang-orang pada posisi ini sudah harus mengikuti dari awal dan tahu persis desainnya Provinsi Kepri itu seperti apa. Jadi bukan orang yang tiba-tiba muncul tanpa mengetahui histori dan Grand desain Kepri itu seperti apa,” tegasnya.
Selain itu, pejabat ini sudah harus memiliki jejak rekam dan bukti yang kongkrit kepada Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, tegasnya lagi, dibutuhkan orang-orang yang tepat dan memiliki akses yang tepat hingga cepat baik di daerah maupun ke Pemerintah pusat.
Baik itu ke Bappenas, Kemendagri dalam hal ini Dirjen Bangda, Dirjen Bina Keuangan Daerah di Departemen Dalam Negeri. Mengingat posisi ini sangat penting, dan dibutuhkan sosok pejabat yang berkualitas dan memiliki hubungan dan komunikasi yang baik dengannya di legislatif.
“Intinya memang orang-orang yang berkualitas dan tidak tiba-tiba saja muncul untuk menangani kinerja yang masuk dalam kategori berat tersebut. Karena posisinya sudah tiga besar, maka hak proregratif-nya ada di pak Gubernur (Isdianto). Harapan kami pak Gubernur bisa bijak menentukan pilihannya. Dan kami minta melihatnya secara objektif para calon-calon tersebut,” terangnya.(*/hbb)