Batam

Biaya Pemasangan Ulang Bebani Masyarakat, DPRD Minta PLN Tinjau SK Gubernur

Kantor PLN Batam. (Posmetro.co/ist)

BATAM, POSMETRO.CO: Anggota DPRD Kota Batam, Mulia Rindo Purba mengaku, dirinya banyak mendapat keluhan dari masyarakat terutama warga yang memiliki usaha di rumah dan toko (Ruko) terkait beratnya membayar listrik di masa pandemi Covid-19.

“Banyak yang mengeluh kepada saya, beratnya tagihan listrik yang mahal, bahkan ada sebuah Ruko yang harus bayar sampai 5 juta (Rupiah) lebih, itukan sangat memberatkan bagi dunia usaha menengah di tengah pandemi Covid-19,” kata Rindo.

Rindo juga mengatakan, kebijakan PLN yang tertuang dalam SK Gubernur terkait pemasangan ulang dengan mendaftar baru, bagi pelanggan yang dicabut meteran listrik karena tidak bisa membayar dengan waktu ditentukan.

“Seharusnya cukup melunasi dan bayar denda. Karena jika harus mendaftar lagi dengan biaya pemasangan baru tentunya sangat membebani masyarakat,” ujar wakil rakyat asal Partai Gerindra ini.

Untuk itu, Rindo meminta kepada PLN Batam untuk merevisi kebijakan aturan yang sudah di-SK-kan Gubernur tersebut sebagai bentuk PLN bagian dari pelayanan yang berpihak kepada masyarakat.

“Di tengah situasi seperti ini seharusnya PLN bisa bijak. Untuk itu saya meminta PLN untuk meninjau ulang dan merubah SK Gubernur. Karena PLN yang mengusulkan, PLN juga yang harus mengusulkan untuk ditinjau ulang,” sambung Rindo.

Masih kata Rindo, Dengan PLN mengubah kebijakan aturan pemasangan yang berpihak kepada masyarakat, sama dengan PLN mendukung pemerintah dalam memulihkan ekonomi masyarakat.

“Sudah seharusnya PLN turut berperan dalam memulihkan ekonomi masyarakat di tengah situasi seperti ini,” harapnya.(abg)