BATAM, POSMETRO.CO: Richard terus membuktikan keinginannya untuk mensejahterakan masyarakat Kepri. Lewat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dia terus menyuarakan kepentingan yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di Kepri.
“Secara substansi, kami Dewan Perwakilan Daerah mewakili daerah. Kalau DPR perwakilan rakyat. Kami tidak melihat partai apa. Secara keseluruhan daerah mempunyai kebutuhan aspirasi, itu yang kami suarakan ke pusat,” pria bernama lengkap Dr Richard Hamonangan Pasaribu B.Sc M.Sc yang merupakan anggota DPD RI periode 2019-2024 dari Provinsi Kepulauan Riau saat diskusi bersama POSMETRO.CO, Jumat (24/7).
Dijelaskan Richard, fungsi dan kewenangan DPD memang sudah diatur. Di antaranya, mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi.
Tugas dan kewenanganya juga meliputi, pengajuan usul rancangan undang-undang kepada DPR berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Ini salah satunya. Masih ada sederet lain yang juga tentu berhubungan dengan kemajuan daerah yang mesti dibawanya untuk diperjuangkan ke pusat.
“Aspirasi dari daerah inilah yang kita angkat ke pusat. Sebagai DPD kami mewakili daerah. Intinya kalau ada kebutuhan daerah, itu tugas kami,” ucapnya.
Aspirasi itu tentu yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan daerah. Apa yang dibutuhkan daerah ia yang memperjuangkan ke pusat. Ini yang akan diolah pusat untuk jadi kebijakan di kementrian.
Richard mencontohkan, salah satu hal yang sangat gencar dia usulkan ke pusat adalah, pembuatan pelabuhan kargo bertaraf internasionl, seperti di Singapura.
“Kenapa kita tak punya, minimal seperti Tanjungpriok plus lah. Berapa yang bisa kita dapatkan dari ini. Kapal-kapal luar yang berlabuh, parkir dan sebagainya. Ini juag akan membawa efek ke bawah. Kesejahteraan masyarakat. Minimal akan ada lima puluh ribu masyarakat yang bisa hidup di sekitar pelabuhan, yang terkait dengan pelabuhan,” paparnya.
Memang diakui Richard, di pusat memang banyak yang harus diurus, dari semua daerah yang ada seluruh Indonesia. Tapi ia memang harus menyuarakan kepentingan Batam dan Kepri secara umum.
“Saya terus menyuarakan soal kepentingan Batam. Ini juga untuk kepentingan nasional sebenarnya,” tuturnya lagi.
Upaya ini juga, menurut Richard bisa meningkatkan APBN. Yang juga akan kembali lagi untuk untuk pembangunan dan pengembangan daerah.
“Meningkatkan APBN perdayakan potensi daearh, baik alam, wisata, dan kebudayaan,” katanya.
Untuk ini, menurut Richard, semua membutuhkan pemimpin yang berani.
“Masalah besar yang kita hadapi sekarang, dua yang paling berat; kebiasaan korup. Dua lambannya birokrasi. Menteri butuh dirjen, dirjen butuh direktur, butuh kabag, butuh kasi. Jadi lamban. Presiden bagus, belum tentu menterinya. Bisa jadi lambat. Ini saja kalau beres sudah memecahkan masalah 75 persen,” tuturnya.
Hingga saat ini, Richard terus menyuarakan kepentingan yang menjadi kebutuhan di Kepri ke pusat. Ia berharap berbagai hal yang menjadi konsennya bisa mendorong pusat untuk membuat pelabuhan di Batam, juga mendapat dukungan penuh dari masyarakat Kepri demi kemajuan Kepri.
Memang diakui Richard, hubungannya dengan pemerintah daerah yang ada di Kepri belum seideal yang diinginkannya, untuk saling mendukung menyampaikan aspirasi daerah ke pusat. Intinya kata Richard, sebagai anggota DPD RI ia akan terus bersuara untuk kepentingan Kepri di pusat.
“Ya ada yang memang juga respon cepat, seperti Bupati Karimun, saat dihubungi juga sangat cepat responnya. Yang perlu diingat kita bukan seperti DPR yang harus ada rapat fraksi untuk menyampaikan aspirasi. Kita lebih vocal untuk bersuara. Karena kita betul-betul menyuarakan kepentingan daerah,” paparnya.(*/red)