KEPRI, POSMETRO.CO: Sekdaprov Kepri, H TS Arif Fadillah memimpin Rapat Rutin bersama seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri di Rupatama Lantai 4, Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Senin (13/7).
Dalam arahannya, Sekda Arif meminta seluruh jajaran OPD dapat memahami dan memaklumi kondisi pandemi covid19 yang membuat roda pemerintahan dan setiap kegiatannya memerlukan refocussing dan realokasi anggaran.
“Kita harus maklumi dengan kondisi saat ini, kita harus mampu mengendalikan perencanaan pembangunan, bergerak dalam arti sesuai kemampuan anggaran serta cari kebijakan dan solusi yang tepat,” pesan Arif.
Kondisi saat ini, menurut Arif bukan hanya terjadi di Kepri namun semua daerah terdampak dan harus benar-benar di sesuaikan semaksimal mungkin
“Banyak pertimbangan yang harus dilakukan sebelum kita bergerak apalagi kondisi saat ini, namun kita harus cari solusi segera,” lanjut Arif.
Selain itu, Sekda juga meminta jajaran agar dari hasil persentase rekapitulasi baik keuangan maupun fisik yang disampaikan dalam rapat dapat di jadikan pemicu untuk pergerakan kegiatan pembangunan berjalan dapat berjalan cepat namun sesuai aturan.
Sedangkan terkait pelaksanaan MTQ VIII Tingkat Provinsi Kepri Tahun 2020, Arif berpesan kepada OPD yang menjadi panitia pelaksana agar dapat segera menyusun dan berkoordinasi terkait pelaksanaan kegiatan dengan mengedepankan protokol kesehatan.
“Kita tentu berharap dapat sukses menjalankan perhelatan MTQ VIII ini dengan protokol kesehatan sehingga dapat menghindari penyebaran covid19,” pesan Arif.
Kemudian, terkait Persiapan Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi Kepri Tahun 2020, Arif meminta OPD terkait agar bergerak sesuat surat edaran yang sudah turun dari Kementerian Sekretariat Negara terkait tata cara pelaksanaan upacara bagi daerah di tengah pandemi covid-19.
Sementara itu, Plt. Kepala Barenlitbang Naharuddin menyampaikan terkait perjalanan APBD Tahun 2020 ini memberikan saran tentang pasca refocussing dan penjadwalan belanja dan pendapatan agar melaksanakannya dengan penuh kehati-hatian yang tinggi dan kesadaran juga penting.
Apalagi dalam rangka menjaga kondisi keuangan dari APBD, menurut Nahar refocussing dan penjadwalan belanja dan pendapatan ini tidak bisa dihindari bahkan di 34 Provinsi se-Indonesia.
“Kita perlu hati-hati, di satu sisi kita ingin push menggerakan roda APBD tapi di satu sisi kita jangan lupakan kemampuan keuangan kita. Intinya kita harus punya prinsip, jika mampu kita perjuangkan jika tidak jangan dipaksakan, kita harus cek bersama kondisi keuangan,” pesan Nahar.
Sedangkan terkait APBD 2021, Nahar melanjutkan saat ini sedang disusun prediksi kemampuan riil pendapatan (pagu indikatif sementara) dari BP2RD, dengan pagu tersebut baru OPD dapat menyusun RKA yang di prediksi akhir bulan Juli ini selesai.
“Jika selesai tepat waktu, Agustus awal OPD sudah bisa susun RKA dan kita bisa segera ajukan Draf KUA-PPAS ke DPRD,” lanjut Nahar.(adv)