Batam

Mei Titik Terdalam Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah

Foto bersama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) dan tim dari POSMETRO.

BATAM, POSMETRO.CO : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batam, menjadi yang pertama sesak napas saat pandemi Covid 19 melanda Batam. Karena sejumlah sumber pendapatan daerah terkena dampak langsung.

Seperti pada sektor pariwisata dan jasa. Ketika pintu masuk ditutup, maka otomatis Batam pun terkurung. Apalagi dengan kebijakan stay at home, sehingga orang yang makan ke restoran pun berkurang. Ujung-ujungnya transaksi tidak maksimal, karena ekonomi melemah.

Inilah yang membuat Pemko Batam harus merefocusing penganggaran. Untung saja, Batam termasuk daerah yang paling cepat melakukan kesiapan antisipasi penganggaran pandemi Covid 19. Sehingga dana pusat tidak ditunda. Karena, Batam termasuk yang on time melakukan pelaporan posisi keuangan dan program-program untuk mengantisipasi kondisi sekarang ini.

Kepada Tim POSMETRO yang berkunjung ke Kantor BP2RD Batam di Gedung Bersama Batamcenter, Rabu (1/7) Kepala BP2RD Batam, Raja Azmansyah, mengakui soal turunnya pendapatan pajak daerah karena terimbas pandemi Covid 19. Ia menyebut, posisi PAD secara keseluruhan sampai Desember, akan terkoreksi minimal 30 persen.

”Itu sudah paling hebat, dengan perkiraan Juni ini sudah dibuka pintu pelabuhan laut dan udara, sehingga orang sudah berani masuk ke Batam. Makanya, kemarin kami mengajukan kebijakan ke Pak Walikota, penundaan pelaporan pembayaran perpajakan selama tiga bulan. Itulah bentuk insentif,” kata Raja Azmansyah yang saat itu didampingi para stafnya.

Menyinggung soal insentif ini, diakuinya sempat ramai, karena merebak kabar kalau pajak ditiadakan. Padahal tidak seperti itu. Walikota Batam hanya bisa memberikan kepada pengusaha penundaan pembayaran pajak selama tiga bulan.

”Maret dibayarakan pada bulan Juni. Terakhir Mei dibayar Agustus. Jadi hanya ditunda, tetap dipungut. Karena pajak daerah itu titipan masyarakat kepada pengusaha,” kata Raja Azmansyah.

Sedang mengenai kabar, bahwa Batam akan mendapatkan hibah insentif perpajakan dari pusat, dimana pajak tidak dipungut, dan sebagai kompensasi pusat akan memberikan hibah, menurut Raja Azmansyah, insentif itu diberikan langsung kepada badan usahanya. ‘

‘Seperti PPH 21, PPH 22, dan PPH 25. Itulah insentif pusat yang diberikan kepada pelaku usaha. Bukan pajak daerah,” tegasnya.

Menurut Raja Azmansyah, selama semester pertama di tahun 2020 ini, titik terdalam pendapatan ada di bulan Mei. Itu terbukti dengan pencapaian PAD dari sektor pajak hotel yang terus mengalami penurunan sejak pandemi Covid 19 menerjang Batam. Grafik menurun itu puncaknya terjadi bulan Mei.

”Bulan Januari masih Rp11 miliar, Maret Rp7 miliar, April Rp4 miliar, dan Mei hanya Rp400 juta,” terangnya.

Sedang dari pajak restoran juga mengalami penurunan yang signifikan. Bulan Januari realisasi masih Rp7,9 miliar, Februari Rp7,8 miliar. Maret Rp6,078 miliar, April Rp1,9 miliar, Mei Rp1,9 miliar. Tapi, Juni sudah mulai naik. Ia berharap, kurva tetap menanjak, karena sejumlah restoran sudah mulai ramai, sejak diberlakukan new normal.

Terakait pajak restoran apakah tetap dipungut selama terjadi Corona, kata Raja tetap dipungut. Karena tidak ada perintah penghapusan pajak restoran di Batam. Sehingga kalau ada yang tak dipungut, itu menjadi risiko wajib pajak. Karena BP2RD sudah mengeluarkan surat edaran, baik kepada PHRI maupun yang langsung.

Di tengah pandemi Corona itu, dari 9 komponen pajak daerah dan 14 komponen retribusi daerah yang masih bisa menghidupi Batam, sumber utamanya dari PBB, kemudian BPHTB, dan PPJ (pajak penerangan jalan). Untuk BPHTB dari target Rp22 M-23 M, pada bulan Mei masih mendapat Rp9 miliar. Tiga sektor itulah penyumbang terbesar ke kas daerah sehingga bisa menggerakkan roda pemerintahan.

Secara keseluruhan, pajak daerah yang masuk kas daerah grafiknya menurun. Pada bulan Januari pajak daerah yang masuk sebesar Rp73 miliar. Lalu Februari Rp66 miliar, Maret Rp63 miliar. Pada bulan April langsung turun ke angka Rp39 miliar, Mei Rp35 miliar. Sedang bulan Juni sudah mulai mengalami kenaikan menjadi Rp51 miliar. Diprediksi Desember nanti bisa mencapai seperti bulan Februari.

Konsekuensi dari turunnya PAD itu, memang anggaran Pemko terkoreksi semuanya. Untuk tahun 2020 ini, posting anggaran terbesar adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Karena itu pos Covid 19. Sedang dinas yang lain hanya yang wajib saja.

”Anggaran rutin terkoreksi 50 persen sedang anggaran kegiatan 100 persen ditunda,” terangnya.

Lantas, apa strategi yang dilakukan BP2RD untuk meningkatkan pendapatan kas daerah? Turun langsung ke wajib pajak terkait PBB. Kemudian melakukan insentifikasi, bersama Disduk dalam pemanfaatan NIK. Sehingga data lahan bisa terlacak. Karena perlakuan pajak untuk pemilik lahan yang lebih dari satu berbeda dengan yang hanya punya satu saja. Hanya saja perlu mendapat izin dari pusat.

Kemudian melakukan penjajakan dengan BP Batam, terkait sudah banyak yang habis UWTO. Sehingga bisa tahu lebih awal siapa pemilik lahan berikutnya. Juga dengan BPN soal pedoman mengenai harga terkait BPHTB. Soal harga BPN sudah mengeluarkan zona tanah dan NJOP. Nantinya akan ditambah dengan pedoman harga pasar.

Di luar itu, juga pengembangan transaksi online. Sekarang ini, mitra bank tambah baru yakni BNI. Mereka punya program untuk mensuport sehingga mempercepat proses transaksi masyarakat.

”Bagi Kami, membuat chanel yang banyak bagi masyarakat itu bagus. Misalkan masyarakat yang familiar dengan IT dengan HP yang biasa belanja online, kita kerjasama dengan GoPay, sehingga orang bisa bayar PBB dari tempat tidur,” ungkapnya. (put)