Batam Kita

Jumlah Pasien Covid-19 Menanjak, Amsakar Bikin Skala Prioritas

Jajaran Pemko Batam dan DPRD Batam rapat koordinasi terkait pelaksanaan sekaligus evaluasi kebijakan penanganan Covid-19 di lobby luar lantai dasar DPRD Kota Batam, Kamis (4/6). (Posmetro.co/hbb)

BATAM, POSMETRO.CO: Melihat kondisi terkini perkembangan Covid-19 di Batam kian tumbuh pesat di angka 151. Ketua Harian Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batam sekaligus Wakil Walikota Batam H Amsakar Achmad mengaku mendapat tantangan tetap menjaga stabilitas perekonomian di tengah upaya menangani penyebaran Covid-19 di Batam.

Di mana posisi yang dilematis ini membuat pihaknya harus membuat skala prioritas. Meskipun, akan memberi kesan meminimalisir Covid-19 menjadi hal utama.

“Saya kemarin telah meninjau beberapa lokasi pelabuhan, pelayanan publik dan masjid di Sekupang. Mereka patuh dan menerapkan protokol kesehatan. Kedispilinan ini kita berlakukan untuk menyambut new normal atau tatanan baru di Batam,” kata Amsakar saat rapat koordinasi terkait pelaksanaan sekaligus evaluasi kebijakan penanganan Covid-19 di lobby luar lantai dasar DPRD Kota Batam, Kamis (4/6).

Pemko Batam juga menyadari adanya penurunan daya beli masyarakat di tengah pandemi di tengah Covid-19. Hal itulah yang melandasi pihaknya menyediakan bantuan sembako untuk masyarakat membutuhkan akibat dampak virus menular ini. Meskipun, memang hal itu sifatnya hanya membantu, belum menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat.

“Berbagai upaya sudah kita lakukan. Seperti membagikan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 ini. Begitu juga memasang wastafel di kawasan publik, memberikan masker dan lainnya,” ungkap Amsakar.

Apalagi sebut Amsakar, kondisi keuangan Pemko Batam tengah berada di posisi sulit dengan penurunan pendapatan dari berbagai sektor. Termasuk sektor hiburan, hotel dan restoran yang selama ini menjadi andalan Pemko Batam.

Kini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya tinggal Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), lalu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PHTB).

“Maka mau tidak mau kita harus buat skala prioritas dengan penanganan di hulu meminimalisir penyebaran Covid-19. Di samping tetap memberikan keringanan ekonomi kepada masyarakat,” ujar mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam itu.(hbb)