Batam Kita

Rawan Penyelewengan Sembako, RT dan RW Dipantau

Ilustrasi sembako untuk warga. (Posmetro.co/ist)

BATAM, POSMETRO.CO: Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Thomas Arihta Sembiring meminta pembagian paket sembako untuk warga Batam selama masa pandemi covid-19 ini harus tepat sasaran. Pihaknya mengingatkan perangkat RT dan RW yang menimbun sembako di rumahnya.

Thomas memastikan, seluruh pihak akan memantau proses pendistribusian paket sembako. Jadi RT RW sudah dipantau.

“Tangkap dan penjarakan RT dan RW yang bermain dalam urusan kemanusiaan ini,” tegas politikus PDI Perjuangan kepada POSMETRO.CO, Senin (20/4).
Dikatakannya, pihaknya sudah memetakan wilayah mana saja yang rawan akan penyelewengan.

“Yang rawan itu RT RW di perumahan. Ingat. Kalau di pemukiman liar (ruli) perangkat gampang dipantau, dan RT RW pun takut jika ketahuan menimbun sama warganya,” katanya lagi.

Selain itu, Thomas meminta kepada warga harus jujur. “Pantas menerima atau tidak. Kalau di Padang lagi viral janda mengembalikan paket sembako karena merasa tak pantas menerima,” tambah dia.

Diakui Thomas, memang paket sembako saat ini berpesan politik Pilkada yang rencananya akan digelar di awal Desember ini. Terkait anggaran dari pengusaha saat ini juga disorotinya.

Lanjut Thomas, dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 punya tanggungjawab sosial dan lingkungan lewat dana CSR. “Misal 200 perusahaan di Batam memberikan dana CSR nya masing-masing Rp 100 juta, dari itu sudah terkumpul Rp 20 miliar,” terangnya.

Sementara Riau, bisa mengumpulkan sekitar Rp 80 miliar dari perusahaan- perusahaan di sana. “Masak Batam nggak bisa?” heran Thomas. Bahkan, sambung dia, fenomena yang terjadi sekarang ini, pengusaha malah berlomba-lomba mengumpulkan dana untuk bagi-bagi sembako dan APD. “Ini sama dengan menggarami laut. Swasta harusnya mandiri,” katanya.

Lanjut dia, setiap perusahaan yang menyalurkan CSR bisa bekerjasama dengan perangkat-perangkat sosial itu berdiri. “Misal perusahaan di Kawasan Batamindo, bekerjasama dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Seibeduk untuk mendapat distribusi bantuan,” tambah dia. Ini juga akan mengcounter penerima ganda.

Kemudian, Pemko Batam, sebut Thomas harus mendorong pengusaha-pengusaha di Batam untuk menggelontorkan dana CSR di Batam dalam rangka pandemic covid-19 ini yang berdampak wabah dan sosial ekonominya. “Ada UU yang mengatur. Kita desak pemerintah,” tutupnya.

Mulai Sabtu (18/4) Pemko Batam secara bertahap menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada warga Batam yang berdampak terhadap covid-19 yang mewabah. Anggaran dari Pemko Batam, Pemprov Kepri, BP Batam dan para pengusaha.

“Rencanannya 7 bulan baru suasana ini normal. Kita tidak ikat waktu, karena sangat situasional,” jawab Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad dalam video conference, Senin (20/4).

Warga yang menerima bantuan paket sembako ini ada 268 KK. “Nggak dibagikan secara bersamaan, untuk menghindari penyelewengan serta pembagian juga tumpang tindih dalam penyaluran,” katanya.(cnk)