LINGGA, POSMETRO.CO: Rinta Susilawati (42) salah seorang pasien rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo Singkep Kabupaten Lingga, harus tertunda untuk dioperasi. Pasalnya, surat rujukan BPJS ditulis pasien umum oleh pihak rumah sakit.
Informasinya, sebelumnya perempuan satu anak kelahiran Dabo Singkep sudah menjalani operasi bagian rahim di RSUD Encek Maryam Daik Lingga. Karena keterbatasan obat, dirujuk ke RS Tanjungpinang Kota. Di sana tidak ada kendala hingga dinyatakan sembuh dan pulang ke tempat suaminya di Desa Mamut, Kecamatan Temiang Pesisir.
Belakangan ini, penyakit yang diidap Rinta kembali kambuh, sehingga harus menjalani operasi kembali di RSUD Encek Maryam. Karena tak ada dokter spesialis, hari itu juga dirujuk RSUD Dabo Singkep karena dokter yang menangani saat itu ada di tempat.
Mengingat penyakit yang dialaminya kian bertambah, Rinta langsung dibawa ke RSUD Dabo Singkep. Dari hasil pengecekan, Rinta harus dirujuk ke RSUD Tanjungpinang untuk menjalani operasi seperti apa yang disampaikan paramedis di RSUD Dabo.
Masalah pun timbul, ketika ingin dirujuk, petugas RSUD Dabo membuat surat rujukan yang seharusnya pakai BPJS dibuat rujukan umum. Akibatnya, Rinta harus mencari uang untuk biaya operasi, sementara dia dalam keadaan sakit.
“Ketika dirujuk ke RSUD Dabo, sudah jelas saya pakai BPJS, tapi kenapa ketika saya dirujuk ke RSUD Kota Tanjungpinang menggunakan rujukan umum, dimana saya harus mencari uang,” kata Rinta dengan nada lirih.
Dengan kejadian tersebut, Rinta harus menunggu kembali surat rujukan BPJS, supaya bisa dioperasi menggunakan jasa BPJS miliknya.
“Kami ini bukan orang banyak uang. Saya ingin berobat ini karena ada BPJS. Memang saya akui, ketika membawa surat rujukan tidak membuka surat itu. Ternyata bukan klaim BPJS, tapi sifatnya umum,” ucapnya.
Dia juga mengaku, belum dioperasi, sebab harus menunggu BPJS serta menunggu pihak keluarga sebagai syarat untuk dilakukan tindakan operasi.
“Saya ini sakit, suami saya sakit. Dengan adanya kejadian seperti ini saya merasa kecewa, dan harus menunggu lagi dengan batas waktu yang diberikan dokter polli,” imbuhnya.
Dengan adanya kejadian tersebut, Wakil Ketua I DPRD Lingga Aziz Martindaz sempat menyambangi pasien di Rumah Singgah milik yayasan di Tanjungpinang. Ia juga ikut kecewa dan menilai sistem pelayanan administrasi RSUD Dabo perlu dibenahi. Kalau perlu harus ada penyegaran (diganti) sehingga pelayanan RSUD Dabo tidak mengecewakan pasien.
“Namanya pelayanan harus proporsional, kalau tidak mampu kenapa harus dipertahankan. Ini permasalahan orang sakit, jangan karena ulah administrasi yang tidak baik, membuat masyarakat sebagai pasien jadi korban,” tegasnya dengan nada tinggi.
Dia juga meminta pemerintah daerah (Pemda) melakukan inspeksi ke RSUD Dabo, sebelum kejadian yang serupa terjadi kembali, sedangkan kehidupan masyarakat secara ekonomi masih lemah. Maka mereka berobat dan ingin sembuh dengan memanfaatkan BPJS.
“Permasalahan seperti ini bukan kali ini terjadi, tapi sudah sering. Tapi kenapa sampai hari ini masih juga terjadi hal yang sama. Kita dengan tegas meminta pemerintah daerah secepatnya melakukan cross check di RSUD Dabo, kalau perlu ambil tindakan tegas,” ketusnya.(mrs)