NATUNA, POSMETRO.CO: Pemerintah pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) akan menghapus tenaga honorer dalam waktu dekat ini. Meski demikian, wacana tersebut terbalik arah dengan ketetapan Pemerintah Kabupaten Natuna, yang mana akan tetap mempertahankan tenaga honorer.
“Mempertahankan honorer karena mempertimbangkan tingkat kebutuhan tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Natuna. Selain itu juga mempertimbangkan rasa sosial ekonomi dan kemanusiaan,” ungkap Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti saat dijumpai, di Bukit Arai, Selasa (28/1).
Ngesti Yuni Suprapti menjelaskan mempertahankan tenaga honorer adalah beban yang mesti ditanggung oleh pemerintah daerah Natuna.
“Meski berat dalam penganggaran namun tetap kita pertahankan. Hingga sekarang kita masih sanggup bayar gaji honorer tersebut,” jelas Ngesti.
Bahkan sebut Ngesti tak tertutup kemungkinan kedepan menjadikan tenaga honorer sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Intinya Pemerintah Daerah Natuna peduli dengan tenaga honorer. Dan tak tertutup kemungkinan akan menjadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” sebut Ngesti Yuni Suprapti.
Hanya saja tambah Ngesti kedepan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Natuna adalah bagaimana menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ya mau tak mau PAD Natuna mesti kita tingkatkan. Dan saya mengajak semua pihak untuk sama-sama bekerja untuk kemajuan Natuna,” ajak Ngesti.
Terpisah, salah seorang tenaga honorer di Sekretariat Daerah Natuna, Marlena mengaku senang keputusan Pemerintah Daerah untuk mempertahankan tenaga honorer.
“Saya secara pribadi sangat senang keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Natuna dalam mempertahankan tenaga honorer,” imbuhnya.(maz)