Batam

Mengirim Sepatu, Tas dari Batam Dikenakan Tarif Umum

Cargo saat diturunkan dari atas kapal Kelud yang bersandar di Pelabuhan Batuampar. (Posmetro.co/cnk)

BATAM, POSMETRO.CO: Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, Bea Cukai Batam, Sumarna menyinggung ketentuan terkait barang kiriman atau e-commerce Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor: PMK-199/PMK.10/2019 tanggal 26 Desember 2019.

“PMK ini mulai berlaku pada Kamis 30 Januari 2020 ini,” ujar Sumarna kepada wartawan, Selasa (28/1).

Katanya, aturan ini berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk wilayah Batam yang merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ).

Sumarna menjelaskan, tujuan perubahan ketentuan terkait barang kiriman antara lain; untuk melindungi kepentingan nasional sehubungan dengan meningkatnya volume impor barang melalui mekanisme impor barang kiriman.

“Juga mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan melindungi IKM,” terangnya.

Sumarna menjelaskan, beberapa hal pokok yang diatur dalam PMK tersebut seperti batasan minimal barang kiriman yang mendapatkan pembebasan Bea Masuk (BM) adalah USD 3 per kiriman.

“Barang kiriman yang nilainya USD 3 atau Rp 40 ribu ke bawah hanya dikenakan PPN,” katanya.

Sedangkan pada peraturan sebelumnya batasan minimal adalah USD 75. “Dengan pemberlakuan PMK 199 ini, pengenaan tarif BM dan PPN menjadi lebih sederhana, yaitu BM 7,5 persen dan PPN 10 persen sedangkan PPh dibebaskan,” katanya lagi.

Selanjutnya, khusus barang kiriman berupa sepatu, tas dan produk tekstil (garmen) dikenakan tarif yang berlaku umum sesuai dengan Buku Tarik Kepabeanan Indonesia (BTKI).

“Untuk barang kiriman berupa buku dibebaskan dari Bea Masuk, PPN dan PPh untuk mendorong minat baca dan kemampuan literasi masyarakat Indonesia,” tambah Sumarna.

Sumarna mengatakan, Batam merupakan wilayah Republik Indonesia, maka peraturan terkait barang kiriman juga berlaku di wilayah Batam.

“Namun mengingat Batam adalah wilayah FTZ, maka pengenaan pungutan negara (Bea Masuk, PPN, PPH, dan Cukai) adalah pada saat barang dikeluarkan dari Batam menuju wilayah Indonesia lainnya,” tutupnya.

Sebelumnya, sejumlah reseller pedagang online di Batam khawatir dan terancam tidak dapat penghasilan dari berjualan e-commerce karena diberlakukan aturan baru tersebut. Bahkan pantauan di lapangan, beberapa reseller ada yang sengaja menjual murah barang dagangannya untuk menghabiskan stok.(cnk)