Batam

Rudi Mengaku Menggratiskan UWTO Prosesnya Panjang

Wali Kota Ex-Officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, HM Rudi didampingi Dendi Gustinandar, Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol. (Posmetro.co/ist)

BATAM, POSMETRO.CO: Wali Kota Ex-Officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, HM Rudi menegaskan bahwa penghapusan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) untuk lahan di bawah 200 meter hanya berlaku untuk warga tidak mampu.

“Bahwa tanah di bawah 200 meter hanya untuk orang yang tidak mampu akan dibebaskan UWTO. Karena ini perintah dari pusat harus saya selesaikan,” ucap Rudi baru-baru ini.

Dikatakan Rudi, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang disampaikan Menteri Administrasi Tata Ruang/ Badan pertanahan Nasional (ATR BPN) RI, Sofyan Djalil waktu datang ke Batam, tahun lalu.

Meskipun itu arahan dari pusat, proses penghapusan UWTO perlu waktu tidak sekaligus. Hal ini kata Rudi, juga berdampak pada kesejahteraan karyawan BP Batam itu sendiri.

Karena selama ini Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari UWTO merupakah salah satu sumber untuk biaya operasional di BP Batam.

“BP Batam bisa menggaji pegawainya, bisa memberikan tukin salah satu sumbernya PNBP dari UWTO. Jadi penghapusan ini tidak bisa sekaligus dilakukan perlu proses,” jelas Rudi.

Rudi mengatakan, pihaknya tetap akan mengambil kebijakan UWTO kepada pemilik lahan yang berukuran cukup besar. Yakni pemilik yang memiliki lahan di atas 200 meter. Ia meminta Deputi III untuk melakukan mengecek kembali data yang ada.

“Misalnya satu orang menguasai lahan sebesar 50 hektar, 100 hektar, yang mungkin 10 tahun lagi akan habis. Ini lagi kita inventarisasi dari deputi 3. Perka akan dikeluarkan mereka boleh bayar di depan. Maka uang ini bisa kita gunakan,” bebernya.

Disinggung kriteria warga miskin yang nantinya dibebaskan UWTO. Rudi menjelaskan bahwa masyarakat tersebut memiliki lahan di bawah 200 meter. Ia mengakui ada ratusan kavling yang lahannya di bawah 200 meter.

“Ada ratusan jumlah kavling yang 200 meter ke bawah. Apakah tahun ini selesai? Tidak. Kita akan inventarisasi seluruh kavling yang ada. Kavling 200 meter ke bawah kita minta kriterianya semua,” terangnya lagi.

Jelasnya, apabila itu masuk kriteria tersebut, tak hanya digratiskan UWTO. Bahkan, sertifikat pun akan diberikan secara gratis. Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang akan menanggungnya.

Sedangkan, untuk kriteria penilaian kemampuan ekonomi. Pihaknya melibatkan, BPS dan Dinas Sosial Kota Batam yang memiliki peranan penting menilai mampu atau tidak. Data yang ada akan disesuaikan.

“Jadi saya bukan ingkar janji. Penghapusan ini perlu proses panjang. Data lagi disiapkan dan masih dalam proses,” ucap Rudi lagi.(hbb)