Bisnis

Ribuan Pedagang Online di Batam Mengeluh

Suasana diskusi jajaran Kadin Batam dengan pengusaha e-commerce dan Bea Cukai Batam di Kantor Kadin Batam, Selasa (21/1) .(Posmetro.co/cnk)

BATAM, POSMETRO.CO: Komite Tetap (Komtap) Perpajakan Kadin Batam, Agustri Sumardhy, mengatakan, aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199 Tahun 2019 mulai diberlakukan tanggal 30 Januari 2020. Dalam PMK itu, menurunkan ambang batas barang impor toko dalam jaringan dari 75 dolar AS menjadi 3 dolar AS. Dengan aturan itu, maka masyarakat yang berbelanja barang dari Batam dengan nilai di atas 3 dolar AS (sekitar Rp 45 ribu) dikenakan pajak.

Karena barang yang dikirim dari Batam ke daerah lain di Indonesia diperlakukan sebagai impor. Kebijakan itu dikhawatirkan mematikan pedagang online di Batam, karena harga jual final tidak bisa bersaing dengan harga jual produk luar Batam.

“Batam daerah khusus FTZ yaitu Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas di luar daerah pabean, sehingga dibebaskan dari pemungutan PPn dan PPnBM,” kata Agustri usai diskusi dengan pengusaha e-commerce dan Bea Cukai Batam, Selasa (21/1).

Diakuinya, memang selama ini pengusaha sudah ‘dininabobokan’ karena menikmati hasil penjualan. Namun termenung saat ada aturan yang mengatur itu. Ia menilai masih ada celah untuk pengusaha e-commerce menghindar dari aturan PMK 199 Tahun 2019 tersebut.

“Dalam Pasal 12 dan Pasal 13 disebutkan bahwa untuk penerima barang dibebaskan dari bea masuk atau PPN,” singgungnya.

Selain itu, Agustri juga mempertanyakan mekanisme, siapa nantinya yang memungut pajak tersebut, jika aturan sudah diterapkan.
“Ketika bicara aturan, azasnya yang memungut pajak itu adalah si penjual. Tapi mekanismenya di sini malah kepada si pengirim,” katanya.

Memang saat diskusi, Yosef Hendriyansah, selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I Bea Cukai Batam menyebut, pusat saat ini masih berdiskusi dengan pihak marketplace seperti Shopee, Lazada dan lainnya.

“Kita akan lihat fakta dan mekanismenya seperti apa. Namun secara aturan yang berhak memungut pajak adalah penjual bukan marketplace,” jelasnya.

Anjas, salah satu reseller barang impor meminta mengatakan, kini ada ribuan reseller yang menggantungkan hidupnya di e-commerce. Dengan adanya PMK tersebut berdampak terhadap harga jual karena tak bisa bersaing.

“Hampir 90 persen barang impor yang kami jual, jika pembeli tidak ada, akan berdampak juga kepada pendapatan untuk daerah,” kata Anjas.

Pihaknya meminta agar pemerintah dapat mengkaji ulang aturan tersebut. “Kan bisa perlahan turunnya dari 75 dolar Amerika turun ke 50 dolar Amerika,” harapnya.

Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I Bea Cukai Batam, Yosef Hendriyansah, mengatakan, pihaknya hanya menjalankan regulasi yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian aturan baru tersebut akan diberlakukan pada akhir Januari ini. “Pemerintah dalam membuat PMK ini tentu sudah dikaji,” ujar Yosef.

Selain itu, tujuan aturan ini dibuat juga untuk memproteksi produk lokal. Pihaknya menilai selama ini PPN yang dipungut tapi tidak disetor ke negara.

Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk menambahkan, pihaknya akan memberikan masukan ke pemerintah agar mempertimbangkan kembali PMK 199 Tahun 2019 itu. “Kita minta Industri Kecil Menengah (IKM) juga diperhatikan. Hasil rapat tadi akan kita sampaikan ke Kadin Pusat,” imbuhnya.(cnk)