BATAM, POSMETRO.CO: Batam ditargetkan menjadi pilot project kota lengkap bidang tanah terdaftar. Program andalan ini akan dijalan di tahun 2020 mendatang.
“Di mana di tahun 2020 kita menjadi pilot project kota lengkap dari Kementerian ATR/BPN. Artinya semua bidang tanah terdaftar dan tervalidasi 100 persen baik subjek dan objeknya,” kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam, Memby Untung Pratama, Jumat (27/12).
Sambungnya, bidang tanah yang dimaksud yakni tidak ada sengketa maupun tumpang tindih. Ia menyebutkan, jumlah tanah di Batam lebih kurang 300 ribu bidang. Hingga saat ini yang tersisa 5 hingga 10 persen tanah yang belum terdaftar.
“Yang belum terdaftar sudah tidak banyak lagi,” sebut pria yang pernah menjabat sebagai Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN RI itu.
Rencananya ditahun depan, sekitar 8 ribu bidang tanah di Batam akan didaftarkan melalui program pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL). Bahkan saat ini BPN Batam memiliki tiga program andalan elektronik. Di antaranya zona nilai tanah elektronik (ZNT-el), lalu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah elektronik (SKPT-el) yang baru berjalan. Dan hak tanggungan elektronik (HT-el) yang sudah lebih dulu diterapkan di BPN Batam.
“Tiga pelayanan ini untuk masyarakat. Bagi pejabat pembuat akta tanah tidak perlu lagi datang ke Kantor Pertanahan. Cukup melalui aplikasi. Bayarnya juga langsung ke bank atau melalui ATM atau mobile banking. Produknya juga langsung download, tidak perlu ke kantor pertanahan lagi,” jelas Memby.
Waktu lalu Asnawati, Kepala BPN Kepri mengatakann layanan HT-el yang dijalankan BPN Batam menjadi kantor pertanahan yang menerbitkan sertifikat hak tanggungan tertinggi se-Indonesia. Dengan angka 1.401 sertifikat hak tanggungan.
“Selain itu Kantor Pertanahan Batam juga baru saja launching hak tanggungan dan zona nilai tanah elektronik. Ini pertama dan satu-satunya se-Indonesia,” ucapnya bangga.
Di Kepri, ada terdapat 783 ribu bidang tanah. Sekitar 73 persen di antaranya sudah terdaftar. Tersisa 209 ribuan bidang tanah yang belum terdaftar sampai saat ini. Asnawati menargetkan tahun ini bisa terealisasi 100 persen. Namun, hal tersebut perlu upaya karena sebagian masyarakat pemilik lahan berada di luar.
“Kami targetkan tahun ini untuk pengukuran 113.889 bidang terealisasi 100 persen. Penerbitan sertifikat hak atas tanah ditargetkan 87 ribu bidang, yang baru terealisasi 69 persen. Lebih kecil dari pengukuran karena pemilik tanah tidak ada di tempat,” pungkasnya.(hbb)
