BATAM, POSMETRO.CO: Pukesmas Mentarau, Kecamatan Sekupang segera dioperasikantahun 2020. Hal ini diutarakan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam Didi Kusmarjadi, Rabu (25/12).
“Saat ini sudah masuk finalisasi dan siap dioperasikan tahun depan. Puskesmas Mentarau menjadi puskesmas ke-20 di Batam,” katanya.
Bangunan di bidang kesehatan ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat dengan menghabiskan anggaran hingga Rp 5 miliar ini. Puskesmas yang ke 20 ini nantinya akan melayani pasien dari Kelurahan Tiban Indah dan sekitarnya.
“Biasanya warga berobat ke puskesmas Tiban Baru atau Sekupang. Karena padat makanya kami tambah di Mentarau. Nanti masyarakat Tiban Lama juga bisa berobat ke sana,” jelasnya.
Namun kata Didi, untuk sementara peralatan medis yang tersedia belum banyak. Pihaknya memprioritas seperti alat cek kesehatan hingga tempat tidur pasti ada, meskipun jumlahnya tidak banyak.
“Ke depan tentu akan kami lengkapi lagi. Hal ini sama dengan puskesmas baru lainnya yang sudah beroperasi. Seperti Kampung Jabi dan Tanjunguncang,” ulas mantan Kepala RSUD Tanjunguban, Bintan itu.
Selain itu, Pemerintah Kota Batam berencana melakukan peningkatan puskesmas yang bakal dijadikan rumah sakit pertama tipe D di Batam. Saat ini pihaknya tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp 800 juta, untuk detail engineering design (DED) untuk peningkatan puskesmas. Peningkatan fasilitas ini akan dikerjakan Tahun 2021 mendatang.
“Kami lagi siapkan anggaran untuk DED puskesmas yang dijadikan rumah sakit,” kata Didi saat itu.
Ia menyebutkan, ada dua puskesmas yang akan ditingkatkan menjadi rumah sakit. Di antaranya Puskesmas Jabi dan Botania sesuai kebutuhan nantinya. Namun, Didi menilai bahwa Puskesmas Jabi lebih siap untuk dijadikan rumah sakit.
Hal ini dikarenakan di daerah itu tidak ada tersediaan rumah pemerintah. Apalagi melihat wilayahnya yang jauh dari permukiman warga.
“Maunya pak Wali (Rudi) di sana. Sebabnya memang kebutuhan di situ memang ada. Makanya kami akan usulkan jadi rumah sakit,” ungkap pria yang juga berprofesi sebagai dokter kandungan itu.
Didi menambahkan keberadaan rumah sakit pemerintah merupakan bentuk pemerataan fasilitas kesehatan milik pemerintah. Untuk peningkatan ini membutuhkan anggaran sedikitnya Rp 25 miliar.
Wacana peningkatan fasilitas ini akan diusulkan melalui Pemerintah Provinsi Kepri atau pusat. Hal ini karena melihat kondisi APBD yang terbatas, sehingga tidak sanggup untuk peningkatan fasilitas ini.(hbb)