Refleksi 3 Tahun OPD Kebudayaan Lingga setelah Berpisah dengan Pariwisata

    spot_img

    Baca juga

    Pejabat TNI AL Kunjungi Pemko Batam

    BATAM, POSMETRP.CO : Sejumlah pejabat tinggi TNI Angkatan Laut...

    Indosat Ooredoo Hutchison dan Mastercard Umumkan Kemitraan Cybersecurity Center of Excellence

    >>>Mengupayakan perlindungan serta peningkatan kepercayaan dalam ekonomi digital Indonesia JAKARTA,...

    Halal Bi Halal Guru dan Murid SD 01 Ranai Usai Lebaran Idul Fitri 1445 H

    NATUNA, POSMETRO.CO : Majelis guru, dan murid Sekolah Dasar...

    Kepala BP Batam Dukung Realisasi Pembangunan Premium Outlet Pertama di Batam

    BATAM, POSMETRO: Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Biro...

    Anak Disetubuhi Pacar, Ayah Kandung Malah Ikut-ikutan

    BATAM, POSMETRO: Seorang lelaki paruh baya di Kecamatan Bengkong,...
    spot_img

    Share

    Kepala Dinas Kebudayaan H. Muhammad Ishak. (Posmetro.co/mrs)

    LINGGA, POSMETRO.CO: Dinas Kebudayaan (Disbud) Kabupaten Lingga, awal-awal baru dibentuk pada awal tahun 2004 lalu bergabung dengan pariwisata diberi nama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Namun seiring berjalannya waktu tahun 2007 mengalami perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan di akhir tahun 2016 awal tahun 2017 berubah menjadi Dinas Kebudayaan.

    Untuk sementara, Dinas Pariwisata menjadi OPD tersendiri, bergabung dengan Pemuda dan Olahraga. Dibentuknya Dinas Kebudayaan menjadi OPD tersendiri tidak terlepas dari Pemkab Lingga yang berikhtiar agar Kabupaten Lingga yang disebut sebagai pusatnya Bunda Tanah Melayu, dimana kebudayaan menjadi sangat penting untuk di kelola lebih optimal.

    Tidak saja untuk di ajukan dan dilestarikan tetapi hendaknya dapat dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan daerah.

    Sama dengan di Provinsi Kepri, Kebudayan juga menjadi OPD sendiri dan untuk kabupaten/kota se-Kepri baru Lingga yang kebudayaannya menjadi OPD sendiri.

    Di anggap sangat strategis dalam memajukan Kebudayaan setelah OPD tersendiri, Kepala Dinas Kebudayaan H. Muhammad Ishak mengaku sejak 3 tahun capaian yang di dapatkan dinas yang di pimpinnya.

    Cerita pria yang peduli sekali dengan adat istiadat Melayu ini, awal tahun 2017, beberapa indikator yang menjadi target yang harus di capai, sebagaimana tertuang di RPJMD 2006-2020 dan Renstra Disbud, ada yang sangat penting pada tahun tersebut yang harus di capai, yaitu menjadikan Sultan Mahmud Riyayat Syah (SMRS) sebagai Pahlawan Nasional (Pahnas)

    Pengakuannya, usulan SMRS pada tahun 2013 yang lalu belum berhasil dan terlaksananya event budaya internasional pada perhelatan Tamaddun Melayu Antarbangsa yang pada waktu itu berkat kerja keras pak bupati dan tokoh-tokoh masyarakat Kepri, perhelatan itu di hadiri Wapres RI Bapak Jusuf Kalla dan isteri.

    “Paska dianugerahi SMRS sebagai Pahnas berdampak pada peningkatan kunjungan tamu dari luar daerah dan luar negeri ke Kabupaten Lingga yang terus berdatangan, baik untuk berziarah maupun berwisata sejarah dan kunjungan muhibah melihat warisan dan tinggalan yang ada kaitannya kepahlawanan SMRS,” ungkap Muhammad Ishak, Kamis (5/12).

    Juga ada bantuan dari Kemensos RI, untuk menata Makam SMRS, kata Ishak, serta pembuatan film dokumenter perjuangan SMRS dan penulisan buku khusu tentang SMRS yang tidak saja dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat tetap untuk menjadi bahan ajar kurikulum muatan lokal.

    “Dan yang terbaru, nama kebesaran SMRS diabadikan untuk nama Masjid yang terbesar di Batam,” jelasnya.

    Disinggung untuk pengusulan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) sampai tahun 2016, ketika Kebudayaan masih bergabung dengan Pariwisata, dia menyebut WBTB usulan Pemkab Lingga ditetapkan sebagai WBTB Indonesia ada dua.

    “Setelah Kebudayaan me jadi OPD sendiri, dalam jangka 3 tahun, sejak tahun 2017, sudah 23 WBTB usulan Pemkab Lingga di tetapkan sebagai WBTB Indonesia, dimana pada tahun 2017 2 WBTB, tahun 2018 5 WBTB, dan tahun 2019 16 WBTB (16 WBTB Indonesia dari Kepri semua dari usulan Pemkab Lingga). Sehingga WBTB sudah berjumlah 25 WBTB terbanyak di Kepri,” kata dia.

    Lanjut dia, sejak Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga OPD tersendiri Dana Alokasi Khusus (DAK) juga telah mengalir di Kabupaten Lingga hal itu di akui Kepala Dinas Kebudayaan H. Muhammad Ishak.

    Sepengetahuan saya, kata Muhammad Ishak, sejak Kabupaten Lingga di bentuk, belum pernah kegiatan Kebudayaan di biayai melalui DAK, khususnya kegiatan Kebudayaan di Moseum Linggam Cahaya ((MLC) baru mendapat DAK non fisik dari pusat baru tahun 2019 ssbesar Rp450 juta, di tahun ya g sama pula MLc naik tingkat menjadi type B, sehingga berdampak positif pada kenaikkan DAK non fisik.

    “Pada tahun 2020 sebesar Rp700 juta, dengan adanya DAK non fisik, berbagai kegiatan dapat di lakukan, seperti lomba melukis, menulis sejarah, baca puisi, berbalas pantun, permainan rakyat dan moseum masuk sskolah,” kata Ishak, Kamis (5/12).

    Kita dia lagi, hal itu bertujuan guna meningkatkan pengetahuan dan kecintaan anak anak sekolah kepada MLC, yang berdampak semakin ramai jumlah pengunjung ke moseum semakin bertambah, yang berimbas pada pendapatan melalui retribusi masuk moseum sehingga dapat memberi kontribusi PAD Kabupaten Lingga.

    “Selain MLC, Kabupaten Lingga juga telah menambahkan satu moseum lagi tahun 2019, yaitu Moseum Timah Singkep (MTS), yang berlokasi di Dabo, sekarang ini sudah memiliki lebih dari 1000 koleksi,” terang dia.

    Meskipun bangunannya masih sangat kecil dan bersipat semntara, sambung dia, akan tetapi keberadaan MTS sudah mulai menjadi salah satu objek destinasi budaya baru di Kabupaten Lingga.

    Untuk penulisan buku, sampai tahun 2016, sudah 13 tahun Kabupaten Lingga berdiri sejak tahun 2003 sampai dengan 2016 ada 5 buah buku yang di produksi Disbudpar.

    “Sejak kebudayaan menjadi OPD sendiri, terhitung 2017 hingga akhir tahun 2019 nanti, Insya Allah ada 16 buah buku sejarah dan budaya yang di produksi Disbud Kabupaten Lingga,” sebutnya.

    Menurutnya, kehadiran buku buku itu sangat penting sekali, kerena data dan informasi baik tentang sejarah maupun budaya yang sebelumnya tersebar dari berbagai sumber dapat dihimpun menjadi sebuah buku dan sangat beguna pula untuk materi muatan lokal, serta pengusulan WBTB dan menmbah koleksi di berbagai perpustakaan.

    “Selain itu, tahun 2017, tidak satupun di desa dan kelurahan di Kabupaten Lingga ada Lembaga Adat Melayu (LAM). Tapi Disbud bekerjasama dengan pengurus LAM Kabupaten Lingga, Alhamdulillah sekarang sudah lebih 30 desa dan kelurahan di Kabupaten Lingga sudah terbentuk LAM desa dan kelurahan,” tuturnya.

    Selain di percaya memimpin Dinas Kebudayaan, H. Muhammad Ishak juga di percaya para tokoh adat untuk memimpin LAM Kepri Kabupaten Lingga, sudah barang tentu keberadaan LAM desa dan kelurahan sangat membantu dan berperan sekali dalam melestarikan Adat dan Budaya Melayu di tingkat akar rumput.

    “Sangat-sangat terbantu, dengan adanya LAM di tingkat desa dan kelurahan, sebab akan Adat dan Budaya Melayu akan terlestarikan hingga ke akar rumput,” imbuhnya.

    Dinas Kebudayaan Lingga Bidang SDM

    Dalam rangka kapasitas peningkatan SDM bidang Kebudayaan, Disbud melaksanakan kegiatan pemilihan Duta Budaya, magang petugas MLC di Moseum Nasional bekerjasama dengan BPCB Sumatra Barat melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk peningatan pengetahuan.

    “Bagi juru pelihara situs, dimana ketika Kebudayaan masih bergabung dengan Pariwisata, kegiatan seperti ini belum pernah di lakukan. Begitu juga dengan kegiatan revitalisasi kesenian yang ada dan hampir punah,” sambung Ishak.

    Terwujudnya kerjasama antar Disbud dan Direktorat Kesenian Kemndikbud RI, kesenian Gazal yang susah punah dan bangsawan yang hampir punah di Negeri Bunda Tanah Melayu dapat direvitalisasi kembali pada tahun 2019 ini.

    Hal lain yang dilakukan Disbud bersama-sama dengan LAM Kabupaten Lingga mengajak Pemkab Lingga untuk menyusun kurikulum muatan lokal yang materinya tentang
    Adat dan Budaya Melayu serta sejarah lokal.

    “Adanya kurikulum muatan lokal ya barang kali mulai diterapkan di sekolah tingkat SD dan SMP tahun depan, anak-anak sekolah akan di ajari tentang budi pekerti, etika sopan santun, kearifan lokal, sejarah lokal, kesenian, warisan cagar budaya dan lain sebagainya,” kata Ishak.

    Dia mengaku, salah satu kebijakan strategis yang dilakukan Pemkab Lingga melalui Disbud tahun 2019 ini, bertujuan agar Kabupaten Lingga kedepan benar-benar dapat mewujudkan sebagai Bunda Tanah Melayu dengan nyata, dan masyarakatnya dapat menjunjung tinggi nilainya adalah menyusun Ranperda kemajuan Kebudayaan di Bunda Tanah Melayu.

    Ketika di tanya apakah Disbud selama 3 tahun telah berpisah dengan Pariwisata dan berapa capaian kinerja dan hasil yang telah di capai serta tugas dan fungsi hanya sampai disitu ?

    “Tentu tidak sama sekali, kita harus bersyukur ke hadirat Allah SWT, capaian dan hasil semuanya itu sekelumit perjalanan Disbud dalam mewujudkan visi dan misi Pemkab Lingga,” imbuhnya.

    Dia mengaku, masih banyak pekerjaan dan harapan besar dilakukan Disbud dengan konsisten dan komitmen yang kuat, di antaranya bagaimana Perda kemajuan Kebudayaan nantinya dapat berjalan dan Kabupaten Lingga benar-benar dapat menjadi Bunda Tanah Melayu dan menjadi payung budaya yang lain Warisan Budaya Melayu.

    Selain dapat dilestarikan dan dapat pula di kelola dengan baik agar dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan bermanfaat pula pada daerah, serta nilai-nilai yang di kandung pada adat dan budaya Melayu dapat di terap dan di junjung tinggi. Semuanya harus melalui tahapan dan proses.(mrs)