Batam

Driver Online: Pemerintah Batam Jangan Diam

Suasana di Pelabuhan Ferry Internasional Batamcentre saat sopir taksi pangkalan dengan taksi online ribut, Selasa (3/12). (Posmetro.co/cnk)

BATAM, POSMETRO.CO: Sebelumnya disepakati ada 47 titik jemput penumpang untuk taksi online. Tapi titik itu disetujui jauh hari sebelum izin operasional diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Nomor 118 Tahun 2018 dari Kemenhub RI.

“Seharusnya ada ketegasan dari pemerintah bagaimana agar 47 titik itu bisa dibahas lagi. Apalagi saat ini taksi online sudah ada izin,” ujar Indra, driver online.

Indra dan rekannya seakan dipermainkan. Jika izin ini sudah dikeluarkan, harusnya Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri menyelesaikan agar tidak ribut lagi.

“Jangan dapur kami yang ditunggangi untuk kepentingan politik. Kami cari makan,” terang dia. “Jika sah, tolong disahkan. Jangan kami digantung. Jika tidak. Ya disampaikan. Biar nggak ribut terus,” tegasnya.

Soal kearifan lokal itu, lanjut Indra cuma ada di Kepri. Buktinya di daerah lain polemik ini sudah selesai seperti Jakarta, Surabaya, Pekanbaru dan Medan.

“Daerah lain polemik ini selesai, kenapa Batam tak selesai-selesai,” herannya. Sementara untuk administrasi kelengkapan dari driver online yang diminta Dirjen Perhubungan Darat saat berkunjung ke Batam beberapa waktu lalu sudah mereka ditunaikan. Itu berupa kartu pengawas, uji KIR dan stiker penanda taksi online.

“Apa yang diminta, semua sudah kita urus. Sekarang kenapa pemerintah diam? Seolah-olah kami yang dibenturkan,” timpal Dipa, perwakilan salah satu badan usaha angkutan sewa khusus.(cnk)