BATAM, POSMETRO.CO: Wakil Walikota Batam, H Amsakar Achmad akan menindaklanjuti pernyataan sikap yang disampaikan sejumlah pedagang kaki lima (PKL) saat berdemo di depan Kantor Wali Kota Batam, Batamcentre, Kamis (21/11).
“Kami membutuhkan waktu untuk menfolow up. Yang pertama beberapa pedagang yang masuk, yang kedua proses terima aset dari BP Batam seperti apa, dan posisi pengusuran sudah sampai kementerian,” jelasnya.
Amsakar menyebutkan, tiga hal ini akan dibawa ke DPRD Batam untuk ditindaklanjuti saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) minggu depan. Pertemuan ini ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman pedagang dengan penertiban Pasar Induk Jodoh nantinya.
“Semua tetap berjalan sesuai aturan. Kita akan folow up di DPRD ketika RDP nanti. Agar tidak menimbulkan kontroversi baru. Pedagang tetap ditempatkan di kios sementara yang sudah disediakan,” jelasnya.
Relokasi dilakukan agar revitalisasi pembangunan Pasar Induk Jodoh berjalan semestinya. Mengingat, pengerjaan bangunan fisik akan dilakukan tahun 2020 mendatang, sehingga perlu adanya “clear and clean” pedagang di area pasar.
“Dari 168 kios yang ada, sudah terisi semua. Yang menjadi persoalannya mereka ada minta dua kios. Karena lapak mereka yang dulu luas. Kita tak mau, tetap satu,” timpal Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Gustian Riau.
Sementara untuk bongkar muat kontainer barang yang masuk di kawasan tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini ditegaskan Gustian, karena ada kesepakatan antar pedagang dengan pengelola pasar. Serta tidak dipungut biaya selama 6 bulan.
“Kontainer disepakati hanya lewat bongkar lalu keluar lagi. Kita tidak ada pungutan selama 6 bulan. Kalau seterusnya kita lihat dulu kondisinya. Persoalan lainnya mereka maunya ada buruh yang bongkar. Inilah masalah-masalah lainya,” ucapnya lagi.
Menanggapi permintaan pedagang yakni kios gratis selama 2 tahun sembari menunggu rampungnya Pasar Induk Jodoh. Gustian mengatakan, pihaknya masih membahas hal tersebut dengan pihak pengelola pasar. Opsi lainnya yang ditawarkan Pemko Batam, pedagang bisa pindah di pasar yang dikelola pemerintah. Di antaranya, Pasar TPID Batamkota, Hang Tuah Batu Besar Nongsa, Pasar Seroja Dapur 12 Sangulung, dan Makmur Serumpun, Seibeduk.
“Kalau gratis 2 tahun kita bahas nanti. Mereka (Pedagang) maunya tetap di area pasar Induk. Kemarin kita kasih opsi pindah di pasar milik Pemko. Dan sebagian, ada yang sudah berdagang di pasar TPID,” papar Gustian.
Persoalan lainnya yakni permintaan lahan yang disampaikan pedagang, Gustian enggan berkomentar banyak. Intinya pengerjaan Pasar Induk Jodoh tetap dilaksanakan.(hbb)