Jika Tak Ditanggapi Pemko Batam, Pedagang Ancam Stop Pengiriman Barang

    spot_img

    Baca juga

    3 Buaya Terpantau Tim Gabungan Saat Penyisiran Sungai

    BATAM, POSMETRO.CO : Tim gabungan Polri, TNI, Balai Konservasi...

    Selama Mudik Lebaran, Bandara Internasional Batam Layani 1.741 Penerbangan

    BATAM, POSMETRO.CO : PT Bandara Internasional Batam (BIB) mencatat...

    Progres Rempang Eco-City, BP Batam: Listrik dan Air Sudah Mulai Masuk

    BATAM, POSMETRO: Progres pengerjaan bangunan empat rumah contoh untuk...

    33 Permohonan PKKPR Dibahas Forum Penataan Ruang Daerah

    BATAM, POSMETRO.CO : Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Kota...

    Pejabat TNI AL Kunjungi Pemko Batam

    BATAM, POSMETRP.CO : Sejumlah pejabat tinggi TNI Angkatan Laut...
    spot_img

    Share

    Kris, pedagang buah usai unjukrasa di Gedung DPRD Kota Batam, Kamis (7/11). (Posmetro.co/cnk)
    BATAM, POSMETRO.CO: Para pedagang Pasar Induk Jodoh, jika permintaannya tidak ditanggapi serius oleh Pemko Batam, maka akan menyetop semua pengiriman barang di Pelabuhan Batuampar dan Telaga Punggur.
    “Jika tak ditanggapi, tengoklah, kita stop semua pengiriman barang di Pelabuhan Batuampar dan Punggur,” tegas Kris, pedagang buah usai unjukrasa di Gedung DPRD Kota Batam, Kamis (7/11).
    Kris memastikan, jika seluruh pedagang bersatu, suplai barang-barang kebutuhan pokok ke Batam akan lumpuh.
    “Kita akan sampaikan itu ke seluruh ekspedisi lainnya,” katanya.
    Sebab, lanjut Kris, hal itu dilakukan karena menyangkut nasib pedagang Pasar Induk Jodoh. Delapan hari pasca penggusuran, Kris menilai pemerintah dalam hal ini Pemko Batam lalai.
    “Tak sedikit dana yang sudah kami keluarkan. Kami ini bukan pedagang musiman, sejak 2004 kami huni pasar induk itu. Jangan dibilang kami (pedagang) liar,” tegasnya.
    Kris menyebut, penggusuran itu tidak dipermasalahkan. “Tapi yang jadi masalah, tempat kami yang di pasar induk dulu dikemanakan?” tanya dia.
    Malah informasi yang didapatnya, pedagang-pedagang di Tos 3000 yang akan dipindahkan ke lokasi Pasar Jodoh Baru (pasar sementara) tersebut. Kemudian, pengelola pasar dari pihak swasta katanya kini sesuka hati menaikkan tarif.
    “Sebelumnya bayar Rp 1 juta. Sekarang naik Rp 2,8 juta,” timpalnya. Itulah yang menyebabkan pedagang pasar induk membangkang karena tak ada kesepakatan terkait relokasi tersebut.
    Anggota Komisi I DPRD Kepri, Uba Inga Sigalingging mengatakan, persoalan alokasi lahan yang awalnya 5 hektar dan dibangun pasar tinggal 1,3 hektar.
    “Kalau dibangun pasar, lantas tempat bongkar barang dimana,” tanya Uba.
    “Masak pedagang harus mengeluarkan biaya lagi untuk sewa tempat. Tentu ini makin memberatkan lagi. Makin menambah cost,” timpalnya lagi.
    Padahal, sebut politikus Partai Hanura itu, prinsip dasar dari pasar itu adalah menjadi stabilitas harga.
    “Tapi kalau dibebani dengan biaya-biaya tambahan itu akhirnya orang tak belanja ke pasar. Orang akan belanja ke tempat lain. Tempat ini akan mati. Berarti inikan penghambur-hamburan biaya,” katanya. Uba menambahkan, keterlibatan pedagang itu perlu. Sehingga transparansi itu nampak.(cnk)