KARIMUN, POSMETRO.CO: Permasalahan sosial, perekonomian yang rendah kerap menjadi puncak awal keterbelakangan pendidikan generasi-generasi penerus bangsa ini. Namun seharusnya, potret buram pendidikan di daerah ini sudah lama diberhangus. Pasalnya sejumlah program pendidikan pemerintah terus mendorong memberikan hak pendidikan yang layak bagi anak-anak bangsa.
Anggaran yang dikucurkan pun tak main-main. 20 persen dari APBN ini difokuskan untuk kepedulian pendidikan di seantero negeri tercinta ini. Belum lagi APBD di setiap daerah yang juga 20 persen dinyatakan terserap untuk keberlangsungan pendidikan. Sampai-sampai dinyatakan sekolah gratis.
Bukan itu saja. Pengucuran dan BOS juga dilakukan untuk kepedulian pendidikan. Sehingga realitanya, fasilitas pendidikan yang kian pesat terbangun di daerah. Pagar sekolah, gapura sekolah, hingga gedung megah dari Sekolah Dasar (SD) hingga sekolah menengah Atas (SMA) berdiri kokoh.
Namun sayang realita ditengah sibuk-sibuknya pemerintah membangun fasilitas pendidikan yang megah, masih banyak anak-anak di daerah yang buta aksara, lantaran mereka tak mengecam yang namanya sekolah. Entah itu masalah ekonomi ataupun masalah konflik sosial keluarganya.
Apapun alasannya UU Dasar 1945 mengatur setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Tentunya seharusnya ditengah gemerlapnya anggaran pendidikan, fasilitas pendidikan di bangun dengan tidak menyingkirkan hak-hak anak untuk tetap mendapatkan pendidikan yang layak.(ria)
