BATAM, POSMETRO.CO: Batam kembali mendapat bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) melalui program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, 2020 mendatang.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Permukiman, dan Pertamanan Kota Batam, Eryudhi Apriadi, mengatakan, ada 355 unit rumah warga akan dilakukan peningkatan atau direhab. Jumlah bantuan ini hampir naik dua kali lipat jika dibandingkan tahun ini yang hanya 190 unit.
“Bantuan yang diterima tahun depan lebih banyak dari tahun ini. Tahun depan masih BSPS, 355 unit berupa peningkatan kualitas perumahan warga,” kata Eryudhi, Selasa (29/10).
Jelasnya, pendanaanya tidak dari APBD melainkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 mendatang. Sebagai langkah untuk memberikan bantuan bagi masyarakat tidak mampu.
Dari tahun 2018 Batam sudah mendapat program BSPS untuk 198 unit rumah. Tiap rumah menerima Rp 15 juta. Kemudian di 2019, jumlah penerima BSPS sebanyak 190 rumah tak layak huni. Dengan nilai bantuan Rp 17,5 juta per rumah.
“Tahun depan nilainya masih sama, Rp17,5 juta untuk masing-masing penerima bantuan. Perbaikan meliputi atap, lantai dan dinding,” jelas pria yang disapa Yudhi ini.
Terkait penyebaran bantuan, menurut Eryudhi akan ditentukan kemudian. Berdasarkan hasil rapat, verifikasi, dan petunjuk teknis pengerjaan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinsos-PM terkait data penerima bantuan ini.
“Nanti kami survei ke lapangan. Bantuan ini hampir sama dengan bantuan RTHL tapi anggarannya berbeda,” papar Eryudhi lagi.
Sementara, Wakil Walikota Batam, H Amsakar Achmad mengatakan program pengentasan kemiskinan ini menjadi prioritas pemerintah setempat. Meskipun tidak ada di APBD, Pemko Batam tetap mengusahakan dari sumber dana lain.
Ia menyebutkan akibat defisit yang hampir mencapai Rp40 miliyar. Sejumlah proyek harus ditunda salah satunya program RTLH.
“Tahun depan ditiadakan program RTHL. Iya, karena defisit jadi tahun depan tidak ada lagi,” ujarnya.
Amsakar menuturkan, program perbaikan rumah tetap dilanjutkan. Namun dana yang digunakan bukan berasal dari APBD melainkan DAK yang dikucurkan pemerintah pusat. Program ini akan diserahkan ke Disperkimtan Batam
“Program seperti ini juga ada di Disperkimtan Batam. Jadi ada yang namanya BSPS dan KOTAKU. Kedua program ini akan mengakomodir RTLH yang biasanya dibiayai APBD Batam,” pungkas Amsakar.(hbb)