Batam

Penertiban Pasar Induk Digelar Usai Pelantikan Presiden

Suasana Pasar Induk Jodoh, Batuampar. (Posmetro.co/hbb)

BATAM, POSMETRO.CO: Tahap pemindahan sejumlah pedagang Pasar Induk Jodoh, Batuampar, Batam masih belum terlaksana. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Batam, Imam Tohari mengatakan, penertiban akan dilakukan usai pelantikan Presiden RI Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada 20 Oktober mendatang.

“Penertiban akan dilakukan sesudah pelantikan Presiden (Joko Widodo), 20 Oktober nanti sesuai instruksi. Semua jadwal penertiban yang sudah tertunda,” ujar Imam, Kamis (17/10).

Kata Imam, bahwa pedagang yang masih bertahan jumlahnya sudah berkurang jika dibandingkan sebelumnya. Para pedagang diharapkan bekerja sama saat aksi penertiban nanti. Sehingga penertiban berjalan lancar dan aman.

“Kalau sebelumnya mereka ribuan. Sekarang hanya sekitar ratusan pedagang. Ada di pinggir jalan ada di dalam. Kebanyakan ada gudang di dalam Pasar Induk Jodoh,” ucap mantan lurah Sei Jodoh, Batuampar itu.

Penertiban pedagang seharusnya dilakukan pada 28 September lalu. Bahkan, tim terpadu sudah menggelar rapat untuk pemindahan pedagangan pada saat itu. Namun karena suatu hal penertiban ditunda karena untuk menjaga kondusifitas Batam.

“Kalau Surat Pemberitahuan (SP) sudah. Kita juga memberi mereka (pedagang) waktu untuk membongkar sendiri bangunan,” ucap Imam.

Seperti diketahui Pemerintah Kota Batam optimistis Pasar Induk Jodoh bisa dibangun pada 2020 mendatang. Hal ini sesuai dengan rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI. Dengan menggelontorkan anggaran besar yakni Rp 200 miliar untuk revitalisai bangunan tersebut.

“Tahap awal pembangunan pasar kita harus memindahkan pedagang yang berjualan di sana (Pasar Induk),” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Gustian Riau waktu itu.

Setelah itu, barulah tim dari pemerintah pusat akan bergerak untuk melihat dan menghitung aset yang ada di bangunan. Karena Pasar Induk Jodoh salah satu aset yang sudah diserahterima dari Badan Pengusahaan (BP) Batam ke Pemko Batam untuk dikelola.

“Memang harus clear and clean dari perdagang. Pemko bersama tim terpadu akan bongkar paksa. Mekanisme sudah dilakukan. Kami sudah menyediakan tempat penampungan sementara untuk ditempati pedagang,” jelas pria yang pernah menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam itu.(hbb)