Bupati Karimun Dipesan Hati-hati Memilih Kepala OPD

    spot_img

    Baca juga

    85 Persen Unit Apartemen Balmoral Sukses terjual di Opus Bay

    >>>Kawasan Terintegrasi Pertama di Kota Batam        INVESTASI...

    Perusahaan Manufaktur Asal Tiongkok Berencana Kembangkan Usaha di Batam

    BATAM, POSMETRO: Sebanyak 30 pimpinan perusahaan manufaktur asal Negeri...

    Kepala BP Batam: Industri Digital Jadi Mesin Penggerak Ekonomi Baru

    BATAM, POSMETRO: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park...
    spot_img

    Share

    Jhon Saputra, LSM Kiprah. (posmetro.co/ria)

    KARIMUN, POSMETRO.CO: Mutasi dan rotasi pejabat di Lingkungan Pemkab Karimun yang rencananya dilakukan Bupati Karimun, H Aunur Rafiq ditanggapi oleh LSM Kiprah, Rabu (4/9). LSM Kiprah melalui Jhon Saputra, meminta kepada bupati untuk benar-benar memilih pejabat yang cerdas, mempunyai loyalitas penuh dalam menjalankan pekerjaannya.

    Menurut Jhon Saputra, perombakan kabinet di akhir jabatan ini harus benar-benar harus terkonsep dan terarah.

    “Tentunya harus benar-benar menempatkan kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang benar bekerja dan punya loyalitas tinggi terhadap pimpinan. Hal ini tentunya guna untuk mendukung elektabilitas Rafiq di pertarungan Pemilihan Kepala Daerah 2020 mendatang,” ucap Jhon.

    Ia menilai, selama empat tahun masa kepimpinan Aunur Rafiq, sebagian masyarakat menilai elektabilitas Rafiq menurun. Ia menilai, hal tersebut berhubungan dengan kinerja OPD yang tidak mampu menggerakan program-program yang sudah direncanakan sang bupati.

    “Untuk itu rotasi dan mutasi kali ini Rafiq harus hati-hati. Harus jitu dan harus mengedepankan kepentingan masyarakat luas, dan harus memilih kepala OPD yang sejalan. Jangan sampai kembali ada pejabat yang dipilih atas Istilah ABS (asal bapak senang), karena akan merugikan Rafiq sendiri ke depannya,” tambahnya.

    Jhon juga menilai, sebanyak 80 persen mutasi dan rotasi juga dinilai sesuatu yang baik. Karena melihat kinerja kepala OPD saat ini yang kurang maksimal.
    Ditambah banyak program pro rakyat yang masih yang terabaikan.

    Dari analisa Jhon, sejumlah OPD yang dianggap kurang maksimal di antaranya, Dinas Perikanan, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan sejumlah beberapa OPD yang harus dilakukan penyegaran.(ria)