Daerah

Ini Detail Lokasi Ibu Kota Baru RI Pilihan Jokowi

Presiden RI, Joko Widodo

JAKARTA, POSMETRO.CO: Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumumkan detail lokasi ibu kota negara yang akan dipindahlan ke Kalimantan Timur (Kaltim). Keputusan ini, katanya didasari kajian mendalam yang dilakukan pemerintah selama 3 tahun terakhir.

“Hasil kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur,” kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).

Turut mendampingi Jokowi dalam jumpa pers itu adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Agraria Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono. Gubernur Kaltim Isran Noor dan Gubernur DKI Anies Baswedan juga diundang dalam jumpa pers tersebut.

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan alasan pemerintah memutuskan wilayah Kaltim sebagai lokasi ibu kota baru RI. “Risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung api dan tanah longsor,” ujar mantan Gubernur DKI itu.

Pertimbangan berikutnya adalah letaknya calon ibu kota baru yang strategis karena berada di tengah-tengah Indonesia. Selain itu, lokasi calon ibu kota baru juga berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda.

“Yang keempat, punya infrastruktur yang relatif lengkap. Dan yang kelima telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintahan seluas 180 ribu hektare,” tuturnya.

Jokowi menambahkan, pembangunan ibu kota baru Ini bukan satu-satunya upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Sebab, pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar Jawa berbasis hilirisasi.

“Dan Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan dan pusat jasa, berskala regional dan global,” tegasnya.

Terkait rencana Pemprov DKI Jakarta akan melakukan program urban rgeneration yang telah dianggarkan sebesar Rp 571 triliun, Jokowi menyebut hal itu bisa terus dijalankan. Pembahasannya pun sudah pada level teknis dan siap dieksekusi.

“Saya paham bahwa pemindahan ibu kota negara termasuk lokasinya membutuhkan dukungan dan persetujuan DPR. Pagi tadi saya sudah berkirim surat kepada ketua DPR RI dengan dilampiri hasil hasil kajian mengenai calon ibu kota baru. Pemerintah akan segera mempersiapkan RUU-nya, untuk kemudian disampaikan ke DPR,” jelas Presiden.(jpnn)