LiNGGA, POSMETRO.CO: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pemkab Lingga melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas rencana Pemkab Lingga, untuk melakukan Integrasi Sistem Perencanaan ke dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
Acara dibuka Sekda Lingga Juramadi Esram dan dilaksanakan di Aula Hotel Harmoni Batam pada Jumat (23/8). Hadir Asisten Pemerintahan, Staf Ahli dan Staf Khusus Setda Lingga, Kepala OPD, Kepala Bagian, para Camat, dan seluruh perwakilan dari setiap OPD se-Kabupaten Lingga.
Narasumber utama terkait Integrasi Sistem Perencanaan dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yakni Dr.H.Dadang Suwanda, SE, M.M., M.Ak., Ak, CA., yang merupakan Dosen IPDN dengan spesifikasi pada bidang Keuangan, Audit dan Akuntansi Pemerintahan Daerah.
Selain itu juga hadir Dr. Sampara Lukman, MA., Direktur Program Pasca Sarjana IPDN Dr.Ali Hanafiah Muhi, MP., Wakil Direktur II Program Pasca Sarjana IPDN, serta dua orang staf yakni Yudi Prihanto Santoso, SE., dan Ir.Febriansyah.
Sekda Lingga Juramadi Esram menyampaikan terimakasih atas kesediaan hadir oleh para Nara Sumber dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk memberikan pencerahan dan pemahaman terkait penyelesaian berbagai permasalahan di daerah.
“Saya harap melalui kegiatan seperti ini, kedepan diharapkan setiap OPD di Pemkab Lingga bisa terus saling berkoordinasi untuk setiap penyelesaian masalah dan untuk mencapai tujuan bersama,” imbuh Esram meminta.
Acara di lakukan dengan diskusi tersebut berbagai pertanyaan di sampaikan para peserta yang ikut dalam Focus Group Discussion dengan menghasilkan hal yang positif bagi Kabupaten Lingga untuk berbenah.
Menjelang tutup sesi pertama diskusi, menanggapi dari apa yang telah disampaikan oleh nara sumber, Asisten Pemerintahan H. Rusli selaku moderator memperoleh beberapa kesimpulan diantaranya yakni masih banyak yang perlu di benahi oleh Pemkab Lingga, banyak permasalahan yang belum diselesaikan, belum dibuat, bahkan ada juga yang belum direncanakan.
Dia juga menangkap sebuah kesimpulan bahwa masih banyak permasalahan-permasalahan di pemerintahan, terutama di pemerintahan desa yang perlu dibenahi.
“Maka dari itu, saya sendiri, bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabag Pemerintahan, dan Camat dalam waktu dekat akan membahas mengenai hal itu, agar tidak terjadi penumpukan dan berlarut-larut. Karena desa adalah miniatur pemerintah kita sendiri,” sebut Rusli.
Kemudian untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik kedepan, Pemerintah Kabupaten Lingga terlebih dahulu haruslah melakukan perbaikan dan penertiban terhadap ragam administrasi baru melakukan langkah-langkah selanjutnya.
Perlu ditekankan agar pemerintah Kabupaten Lingga lebih berhati-hati, dan tidak melaksanakan pembangunan dalam bentuk apapun jika tidak direncanakan dan bukan merupakan bagian dari wewenang pemerintah daerah.
Pemerintah daerah haruslah menyiapkan pertanggungjawaban, baik itu pertanggungjawaban keuangan, maupun pertanggungjawaban kinerja. Melalui diskusi tersebut, Pemkab Lingga akan membuka mind dalam membangun Bunda Tanah Melayu melalui Focus Group Discussion.(*/mrs)