Metro Kepri

Bupati Lingga di Pusaran Kasus Korupsi ‘Bauksit’

Tim penyidik KPK membawa koper berisi dokumen dari rumah Hendy, pengusaha bauksit. (posmetro.co/bet)

PINANG, POSMETRO.CO: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah milik Hendy, pengusaha tambang bauksit asal Tanjungpinang, Rabu (21/8) sekitar pukul 16.00 WIB, berhasil mengamankan tas koper berwarna biru tua berisi dokumen terkait kasus suap izin usaha pertambangan di Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng).

Juga terkait kasus ini, KPK juga memeriksa Alias Wello, rekan bisnis Hendy yang kini menjabat sebagai Bupati Lingga. Dari jejak digital, Alias Wello diduga kuat pernah menjabat sebagai Direktur PT Fajar Mentaya Abadi (FMA) dan PT Arien Iron Mining (AIM).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, KPK melakukan penggeledahan terkait proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi dari Pemkab Kotawaringin Timur dengan tersangka (SH) Supian Hadi, Bupati Kotawaringin Timur.

“Sejauh ini telah diamankan dokumen-dokumen terkait pengurusan IUP PT. Fajar Mentaya Abadi, proses penggeledahan selesai pukul 17.30 WIB,” Febri melalui pesan WhatsApp yang diterima posmetro.co.

Dijelaskan Febri, di kasus ini, diduga tersangka SH alias Supian Hadi menerbitkan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi seluas 1.671 hektar kepada PT FMA yang berada di kawasan hutan. Padahal SH mengetahui bahwa PT FMA belum memiliki sejumlah dokumen perizinan, seperti izin lingkungan dan Amdal, dan persyaratan lainnya yang belum lengkap.

“Diduga kerugian keuangan negara pada perkara ini sekitar Rp 5,8 triliun dan 711 ribu dolar Amerika yang dihitung dari eksplorasi hasil pertambangan bauksit. Kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI dan PT AIM,” ujarnya.

Informasi yang dihimpun posmetro.co, perusahaan di bawah kendali Alias Wello (Bupati Lingga), di tahun 2012 pernah dihentikan aktivitasnya oleh Polda Kalteng karena terseret dalam kasus pemalsuan tandatangan Gubernur Kalteng (2005-2010), Agustin Teras Narang.

Alias Wello, selaku Direktur PT Fajar Mentaya Abadi dan PT Arien Iron Mining juga diduga telah memberikan satu mobil Hammer ke Bupati Kotim, untuk memuluskan IUP dua perusahaan tersebut.

Terkait perusahaan ini, Gubernur Kalteng melalui surat dengan Nomor : 540/650/Tamben, tanggal 31 Oktober 2010 dan Surat dengan Nomor : 254/714/Tamben, tanggal 25 November 2011 yang salah satu poinnya meminta agar mengamankan seluruh bahan galian yang telah ditambang, baik yang berada di stock file atau yang sudah terangkut keluar wilayah IUP, agar tidak di ekspor keluar wilayah Kotim.

Saat itu PT FMA mengalami kesulitan mengurus rekomendasi Gubernur tentang pinjam pakai kawasan hutan. Nah, kesempatan itu dimanfaatkan oleh oknum dosen, rekannya untuk menawarkan jasa pengurusan rekomendasi itu.

Perusahaan bidang bauksit ini juga banyak melibatkan politikus Kotim dalam melakukan operasionalnya yang kini duduk di lembaga DPRD setempat.

Hal ini pun diakui Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, yang menyatakan bahwa salah satu modus yang dilakukan Bupati Kotim untuk “mengamankan” operasional ketiga perusahaan adalah dengan menempatkan sejumlah mantan tim suksesnya saat pilkada sebagai direksi.

Sementara PT Billy Indonesia (BI), ternyata juga memiliki rekam jejak kasus tak kalah menarik. Sebelumnya, perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Parenggean ini pun telah lebih dulu menyeret Gubernur Sulawesi Utara, Nur Alam menjadi pesakitan dan ditangani KPK pada 2017 lalu.

Operasional PT BI di wilayah Parenggean ini pun sejak awal sudah memantik konflik dengan masyarakat. Pasalnya, wilayah operasi tambang perusahaan ternyata berada di kawasan pemukiman masyarakat.

Terkait hal itu, pihak DPRD Kalteng pun pernah mengundang PT BI untuk melakukan RDP dan meminta Pemkab Kotim untuk menghentikan aktivitas perusahaan. PT BI memiliki IUP eksplorasi bauksit No.421/2010, 15 Desember 2010 dengan luas 1.261 hektare.

Namun melihat peta dengan luas perizinan yang diberikan, ternyata akan mengancam keberadaan Kota Parenggean dan seluruh penduduk setempat.

“Peta tersebut dengan jelas yang tersisa nantinya hanya bagian Pasar Parengean, sementara perkampungan penduduk, bangunan sekolah seperti SMA, kompleks perkuburan dan sebagainya akan habis,” kata anggota Komisi D, Artaban saat itu.

Kasus dan persoalan hampir serupa juga dilakukan PT Aries Iron Mining (AIM).
Kini, setelah bertahun-tahun, kasus yang melibatkan tiga perusahaan ini kembali terungkap. Tak tanggung-tanggung, KPK bahkan menyatakan kerugian negara yang dialami akibat aktivitas PT FMA, AIM dan BI mencapai Rp5,8 triliun dan USD 711 ribu dolar. Yang dihitung dari eksplorasi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI dan PT AIM. Kerugian negara itu mengalahkan kerugian negara pada kasus korupsi e-KTP sebesar Rp 2,3 triliun dan korupsi SKL BLBI sebesar Rp 4,58 triliun.

Besaran dugaan kerugian negara dalam kasus ini hanya dikalahkan oleh kerugian negara akibat dugaan korupsi kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Pada kasus Century, ditengarai negara mengalami kerugian sebesar Rp7,4 triliun.(bet/jpnn)