FKDM Kepri Ajak Masyarakat Jaga Daerah Tetap Aman dan Nyaman

    spot_img

    Baca juga

    Kapolsek Bintan Timur Peduli Warga Kurang Mampu, Beri Bantuan Warga Purwodadi

    BINTAN, POSMETRO: Kapolsek Bintan Timur AKP Rugianto, beserta jajarannya...

    Jadi Tersangka, Pj Walikota Tanjungpinang, Terancam Hukuman 8 Tahun Penjara

    BINTAN, POSMETRO: Ditetapkannya Penjabat Walikota Tanjungpinang, Hasan, sebagai tersangka,...

    KONI Kepri Siapkan Atletnya Menuju PON Aceh-Sumut

    KEPRI, POSMETRO: Pelaksanaan PON Aceh-Sumut akan dilangsungkan dari 8-20...

    3 Buaya Terpantau Tim Gabungan Saat Penyisiran Sungai

    BATAM, POSMETRO.CO : Tim gabungan Polri, TNI, Balai Konservasi...

    Selama Mudik Lebaran, Bandara Internasional Batam Layani 1.741 Penerbangan

    BATAM, POSMETRO.CO : PT Bandara Internasional Batam (BIB) mencatat...
    spot_img

    Share

    Zakmi, Ketua PWI Pinang Bintan dan Nazarudin, Sekretaris Cabang SMSI Kepri,  dalam dialog interaktif di RRI Tanjungpinang, Selasa (20/8).(posmetro.co/ist)

    TANJUNGPINANG, POSMETRO.CO: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Kepri mengagendakan kegiatan rutin untuk memaksimalkan organisasi agar bermanfaat bagi masyarakat banyak. Nazarudin, Sekretaris FKDM Provinsi Kepri, menjelaskan, FKDM dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di daerah dan dibentuk mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/ kota dengan kecamatan.

    “Salah satu tugasnya menggali informasi tentang dinamika yang terjadi di masyarakat, dan melaporkan ke pemerintah daerah melalui Kepala Kantor Kesbangpol setiap daerah serta menawarkan solusinya. Tujuannya, agar pemerintah daerah, hingga apa yang terjadi di tengah masyarakat cepat dicarikan jalan keluarnya,” ucap Drs Nazaruddin, MH dalam dialog interaktif di RRI Tanjungpinang, Selasa (20/8).

    Dalam dialog itu, masyarakat banyak menyampaikan permasalahan yang terjadi di antaranya harga sembako yang cenderung tidak stabil hingga ke masalah zonasi pendaftaran siswa baru.

    Menurut Nazaruddin, semua permasalahan yang muncul selalu ditampung untuk menjadi laporan FKDM ke Kesbangpol setiap harinya. Nazarudin yang didampingi pengurus FKDM provinsi Zakmi yang menyebutkan, banyak fungsi pembentukan FKDM sesuai dengan tupoksinya. Di antaranya mencegah adanya Ancaman Hambatan Tantangan dan Gangguan. Untuk potensi ancaman Ancaman Hambatan Tantangan dan Gangguan biasanya FKDM koordinasi dengan pihak keamanan seperti kepolisian dan Satpol PP agar cepat ada pengawasan.

    “Rekan-rekan pengurus FKDM di tingkat kabupaten dan kota serta tingkat kecamatan bahkan tingkat kelurahan dan desa juga melakukan hal yang sama. tujuannya, agar permasalahan sosial yang terjadi di tingkat paling bawah cepat diketahui oleh kepala daerah hingga kebijakan yang akan dikeluarkan akan tepat sasaran. Tujuan akhirnya tentu untuk menjaga agar daerah tetap aman hingga masyarakatnya merasa nyaman dan pembangunan daerah tidak terganggu dalam mewujudkan masyarakat yang makmur,” terangnya.

    Untuk mewujudkan daerah aman dan tentram, sambungnya, perlu peran semua laporan masyarakat agar sama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan dan saling menghargai satu sama lain. Selain itu, Nazar berharap, agar masyarakat cepat melapor ke pihak keamanan jika ada yang mencurigakan di lingkungannya. Serta para tokoh masyarakat juga diminta untuk menginventarisir masalah-masalah yang ada di sekitar untuk disampaikan ke pemerintah atau pengurus FKDM setempat agar ada program pemerintah dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi di masyarakat tersebut.

    Kata Nazarrudin, perolehan informasi bisa dilakukan dari berbagai cara di tengah masyarakat. Selain itu bisa melalui media massa, media sosial kordinasi antar pengurus dan informkasi yang didapat direkap dan diteruskan ke Kesbang untuk dilaporkan ke Kesbang. Tujuannya, agar oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) cepat mengetahui permasalahan yang dialami masyarakat dan dicarikan jalan keluarnya.

    “Selain permasalahan yang bisa diselesaikan di daerah, ada juga permasalahan yang mesti campur tangan kebijakan pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat tidak tahu kondisi daerah jika tidak ada informasi dari FKDM, untuk dicarikan solusi oleh pemerintah pusat,” jelas Nazaruddin.(red)