Diduga Mahasiswa Dapat Kekerasan di Jawa, Manokwari Rusuh

    spot_img

    Baca juga

    Pemko Batam Laksanakan Upacara Hari Otonomi Daerah XXVIII

    BATAM, POSMETRO.CO : Perjalanan kebijakan otonomi daerah selama lebih...

    Pemerintah Provinsi Kepri Upayakan Pemulangan Nelayan Natuna yang Ditangkap Malaysia

    KEPRI, POSMETRO: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menanggapi secara serius...

    KEPRI, POSMETRO: Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad yang...
    spot_img

    Share

    Massa memblokade pintu masuk Jalan Trikora Wosi Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8) (foto Toyiban antara)

    MANOKWARI, POSMETRO.CO: Sejumlah jalan utama di Manokwari, Papua Barat, ditutup massa dengan membakar ban, Senin (19/8). Aksi ini merupakan buntut dari peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur serta Semarang Jawa Tengah beberapa hari lalu. Diduga, mahasiswa Papua di sana menjadi korban kekerasan dan pengusiran pada 16 Agustus 2019.

    Aksi massa di Manokwari ini dilakukan di Jalan Trikora Wosi, Jalan Yos Sudarso dan Jalan Merdeka Manokwari. Aparat TNI dan Polri berjaga-jaga di setiap titik. Akibatnya, arus transportasi di sekitar wiayah tersebut lumpuh.

    Terpisah, Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe mengecam insiden kekerasan yang menimpa mahasiswa Papua di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kota Semarang dan Kota Malang, Jawa Tengah, yang terjadi bertepatan dengan momen Hari Kemerdekaan ke-74.

    Kecaman itu ditegaskan Gubernur dalam keterangan pers di Gedung Negara Papua, Minggu (18/8).

    Total ada lima poin penting yang disampaikan berkaitan dengan insiden tersebut. Salah satunya meminta agar menghentikan rasisme dan diskriminasi mahasiswa Papua di seluruh wilayah Indonesia.

    Saat memberikan keterangan pers, Gubernur Lukas Enembe atas nama Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan prihatin dan empati terhadap insiden yang terjadi di Kota Surbaya, Malang dan Semarang yang berakibat penangkapan atau pengosongan asrama mahasiswa Papua di Kota Surabaya yang notabene adalah Kota Pahlawan.

    Pemerintah Papua menurutnya menghargai upaya hukum yang dilakuan aparat keamanan sepanjang dilakukan secara proporsional dan profesional serta berkeadilan. Aparat diminta tidak melakukan pembiaran atas tindakan persekusi dan main hakim oleh kelompok atau individu orang yang dapat melukai hati masyarakat Papua.

    “Hindari adanya tindakan represif yang dapat menyebabkan korban jiwa, kegaduan politik dan rasa nasionalisme sesama anak bangsa,” kata Enembe.(jpnn)