PINANG, PM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang bersama Pemko Tanjungpinang telah menyepakati membahas Kebijakan Umum Perubahan dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Kota Tanjungpinang tahun 2019. Pada APBD Perubahan ini, pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 4,79 persen.
Kesepakatan ini dituangkan dalam penandatanganan bersama KUA-PPAS Perubahan APBD Kota Tanjungpinang tahun 2019 pada rapat paripurna terbuka DPRD Kota Tanjungpinang di gedung DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang, Selasa (13/8) siang.
Sekretaris DPRD Kota Tanjungpinang, Effendy menyampaikan dalam pidatonya bahwa pada APBD Perubahan Kota Tanjungpinang, pendapatan daerah Kota Tanjungpinang mengalami kenaikan sebesar Rp 46,2 miliar atau sekitar 4,79 persen dari APBD Murni Kota Tanjungpinang tahun 2019, yakni Rp965,3 miliar.
“Pendapatan daerah pada APBD Perubahan tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp1,01 triliun,” kata Effendy.
Dikatakan Effendy, secara keseluruhan pendapatan daerah mengalami kenaikan seperti pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp137,3 miliar menjadi Rp142,5 miliar atau sekitar 3,76 persen. Kenaikan ini sebesar Rp5,16 miliar dari pendapatan sebelumnya.
Selain itu, dana perimbangan juga mengalami kenaikan sebesar Rp20,48 miliar atau sekitar 2,72 persen dari Rp754,5 miliar menjadi Rp774,99 miliar. Kemudian, pendapatan lain-lainnya yang dianggap sah juga mengalami kenaikan. Peningkatan pendapatan tersebut sebesar Rp20,54 miliar.
“Lain-lain pendapatan yang sah mengalami kenaikan sekitar 27,94 persen dari Rp73,53 miliar menjadi Rp94,08 miliar,” ungkapnya.
Sementara itu, kata Effendy, belanja daerah mengalami kenaikan target sebesar Rp146,33 miliar. Angka ini mengalami peningkatan sekitar 15 persen dari Rp975,53 miliar menjadi Rp1,12 triliun. Belanja ini terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.
Menurut Effendy, semulanya belanja tidak langsung yang dianggarkan sekitar Rp395,10 miliar bertambah menjadi Rp79,14 miliar. Sehingga mengalami kenaikan sekitar 20,03 persen atau sebesar Rp474,25 miliar. Hal ini disebabkan beberapa hal yang dianggap wajib dan rutin.
“Awalnya, alokasi untuk tunjangan kinerja daerah bagi ASN masih teranggarkan hanya 8 bulan, sehingga pada perubahan perlu dianggarkan kembali kekurangannya selama 4 bulan serta mengakomodir kebijakan pemerintah pusat yakni gaji 14 dan 13,” ujarnya.
Sementara untuk belanja langsung, kata Effendy mengalami hal yang sama. Awalnya, belanja langsung dianggarkan sekitar Rp580,42 miliar, bertambah sekitar Rp67,18 miliar. Sehingga besaran anggaran belanja langsung bertambah menjadi Rp647,61 miliar.
“Kenaikan ini diprioritaskan untuk memenuhi program dan kegiatan prioritas daerah yang mendukung tercapainya visi misi RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2019-2023 mendatang,” ujarnya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini, tambah Effendy, lebih bersifat peningkatan infrastruktur penunjang aksesibilitas dan lingkungan sebagai perwujudan arah tema pembangunan tahun 2019 yang harus diakomodir di Perubahan APBD Kota Tanjungpinang tahun ini.
“Kebijakan pembiayaan daerah berkenan dengan perubahan APBD mencakup kepada sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa),” katanya.
Selain itu, pada sektor pembiayaan APBD murni tahun ini mengalami kenaikan dari Rp100,13 miliar menjadi Rp110,28 miliar. “Sedangkan pada item pengeluaran pembiayaan daerah tidak mengalami perubahan, yakni tetap sebesar nol miliar,” imbuhnya.
Terkait hal ini, Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga mengatakan, bahwa struktur awal anggaran yang diusulkan ke dewan pada Perubahan APBD Kota Tanjungpinang tahun ini berjumlah Rp987,4 miliar. Dalam pembahasan bersama OPD terkait, dewan memfokuskan di sektor pendapatan.
“BP2RD dan DPKAD kami panggil, kira-kira berapa proyeksi pendapatan yang bisa ditambahkan dalam APBDP ini,” ujarnya.
Dalam pembahasan tersebut, Ade menyebutkan ada peningkatan pendapatan. Dari Badan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) mampu menggenjot pendapatan sebesar Rp700 juta. Selain itu, ada dana yang dipindahkan yang berasal dari anggaran yang tak terduga sebesar Rp1 miliar dari Rp5 miliar yang telah dianggarkan.
“Anggaran tak terduga itu tidak kami hapuskan, tetapi kami ambil Rp1 miliar untuk belanja langsung untuk kegiatan masyarakat, misalkan semenisasi, drainase agar teranggarkan dengan baik,” tuturnya.
Tak hanya itu, kata politikus partai Golkar ini, pihaknya juga menambahkan dana perimbangan yang besarnya lebih kurang Rp20 miliar. Hal ini didasari oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Namun, saat ini dana perimbangan yang telah terealisasi sekitar Rp6,5 miliar.
“Kita proyeksikan hingga akhir Desember itu bisa mencapai Rp20 miliar,” ungkapnya.
Untuk belanja, kata Ade, dewan akan membahas kembali lebih detail dengan Pemko Tanjungpinang melalui penyampaian nota keuangan yang dibahas pada pekan mendatang. “Setelah dilakukan penandatanganan nota kesepakatan ini, maka akan dijadwalkan kembali untuk pembahasan nota keuangan pada Senin minggu depan,” imbuhnya.
Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul menyadari bahwa, keberhasilan setiap program yang dilaksanakan sangat tergantung dari peran serta dan dukungan setiap stakeholder yang terlibat di dalamnya. Berbagai kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah yang patut disyukuri.
“Hasil-hasil yang dicapai selama ini mengindentifikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen pemerintah daerah yang perlu senantiasa dijaga dan bahkan, ditingkatkan sehingga dapat dijadikan pondasi yang kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal dimasa yang akan datang,” pungkasnya.
Pada rapat paripurna terbuka terkait dihadiri oleh Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul dan dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Suparno, Wakil Ketua I, Ade Angga dan Wakil Ketua II, Ahmad Dani dan dihadiri sekitar 20 orang anggota dewan lainnya.(bet)