KARIMUN, POSMETRO.CO: Terkait tawaran Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) yang mau memperbaiki Pelabuhan Roro di Parit Rampak yang rusak, dinyatakan Bupati Karimun, H Aunur Rafiq sebagai alternatif kedepan.
Bila nantinya diambil oleh Dirjen Hubdat, maka terlebih dahulu harus dilakukan kordinasi dulu antara pemerintah daerah dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Kabupaten Karimun, terkait tanggung jawab pengelolaan dan operasional Pelabuhan Roro tersebut.
“Jadi gini Pelabuhan Roro itu sudah diserahkan Pemda ke BUP, untuk pengelolaan dengan menjalin bentuk kerjasama. Saat ini Kondisi pelabuhan mengalami kerusakan. Jika Dirjen Hubdat ingin memperbaiki pelabuhan itu dalam hal ini BUP tidak bisa menyerahkan begitu saja. BUP harus serahkan ke Pemda dahulu dengan melampirkan alasan ketidaksanggupan memperbaiki itu atas alasan kondisi keuangan, jadi tidak boleh serahkan langsung,” ujar Rafiq.
Selain itu, untuk serah terima itu tentunya pemerintah daerah akan berkoodinasi dengan Badan Aset Daerah, terkait mekanisme penyerahan aset tersebut.
“Saya sudah panggil dinas perhubungan dan akan kita rapatkan. Kalau tidak sanggup BUP kembalikan ke pemerintah daerah dulu. Selanjutnya nanti dibahas dalam rapat,” papar Rafiq.
Memang, lanjut Rafiq, Dirjen Hubdat menawarkan akan kesiapannya untuk mengelola pelabuhan roro dengan syarat pelabuhan harus diserahkan ke Kementerian Perhubungan pusat.
“Kalau memang harus kita serahkan kenapa tidak. Kalau memang untuk kepentingan masyarakat banyak, dengan kondisi keuangan daerah saat ini. Kalau gak salah untuk perbaikan itu memakan Rp 10 sampai Rp15 miliar lebih,” tegasnya.(ria)