Batam

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti KKN Bakal Unjuk Rasa Kembali ke BP Batam

Perwakilan dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti KKN Kota Batam, saat datang ke Kantor BP Batam, Jumat (19/7) siang.

BATAM, POSMETRO.CO : Setelah melakukan aksi unjuk rasa dan pernyataan sikap pada Rabu (17/7) lalu, para mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakkan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Batam, terus bergerak mempertanyakan proyek pengadaan Fender Dermaga Batuampar yang dilelang Badan Penguasaan (BP) Batam, beberapa waktu lalu.

Menurut para mahasiswa yang saat ini tidak hanya dari PMII saja, tetapi sudah tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti KKN Kota Batam, bahwa proyek tersebut diduga syarat dengan nepotisme.

Demi mendapatkan informasi lebih lanjut dari tuntutan meraka, Mahasiswa itu pun telah melibatkan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti KKN Kota Batam, dan pada Jumat, (19/7) siang tadi kembali mendatangi kantor BP Batam. Mereka datang untuk bertemu langsung dengan Kepala BP Batam, Edy Putra. Sayangnya, yang bersangkutan setelah di komfirmasi lewat Resepsionis sedang tidak berada di tempat.

“Kami telah berupaya untuk melakukan dialog langsung dengan kepala BP Batam, kami ingin tahu tanggapan beliau, namun beliau sedang tidak di tempat, meski begitu kami akan terus berupaya agar segera mendapat kejelasan tentang pelelangan proyek tersebut secara transparan,” kata Ibrahim, SH

Untuk itu menurut Ibrahim, pada Senin (22/7) Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti KKN Kota Batam akan kembali menggelar unjuk rasa di depan Kantor BP Batam. Selanjutnya mereka juga akan membawa surat pernyataan sikap pada pihak Kejaksaan Negeri Kota Batam.

”Surat pemberitahuan tentang aksi ini juga akan segera kami serahkan ke Polresta Barelang,” jelas Ibrahim.

Dijelaskan oleh Ibrahim aksi ini dilakukan, demi terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari tindakan korupsi,
kolusi dan nepotisme, dan pentingnya melakukan pengawasan dari masyarakat baik pemuda maupun mahasiswa bersama-sama dengan penegak hukum, melakukan kontrol terhadap pelaksana/penyelenggara Negara yang terindikasi kuat
menyelewengkan anggara negara, baik APBD Maupun APBN.

Untuk diketahui, keriuhan para mahasiswa dan aliansi ini bermula ketika Badan Pengusahaan (BP) Batam melelang pengadaan Fender Dermaga Batu Ampar belum lama ini, dengan pagu senilai Rp 10.664.960.000,00.

Sejauh ini tahapan tender lelang tersebut telah selesai dilaksanakan dan panitia lelang memutuskan PT CMA memenangkan lelang, dengan harga penawaran senilai Rp 7.607.000.000,00.

Dari data LPSE di informasikan, bahwa lelang tersebut di ikuti sedikitnya oleh 51 perusahaan, dan sedikitnya 6 perusahaan yang terkoreksi harga penawarannya oleh panitia.

Seiring berjalannya waktu, beberapa pihak menduga bahwa proyek ini syarat nepotisme.

“Dari awal Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah merilis persyaratan lelang, dengan ketentuan berpengalaman di bidang pembangunan dermaga, namun beberapa saat kemudian PPK menghilangkan persyaratan tersebut dengan membuat adendum baru, yang mengabaikan syarat teknis tersebut,” kata Ibrahim saat itu.

Ibrahim menegaskan, bahwa tindakan dari panitia PPK tersebut sangat fatal dengan mengabaikan hal vital pada proyek pekerjaan nantinya.

“Jika ini tetap dilakukan, maka PPK akan melahirkan pemenang tender yang tidak punya pengalaman seperti perubahan persyaratan, hal ini yang sangat tidak masuk akal, pengerjaan proyek di tempat penting pelabuhan Batuampar yang menghabiskan dana hingga Rp 10,3 miliar ini terkesan seperti pengerjaan proyek PL,” katanya.(dye)