Batam

Proyek Fender Pelabuhan, PMII Langsung Surati KPK

Para perwakilan dari PMII saat melakukan unjuk rasa di BP Batam. (dye/posmetro)

BATAM, POSMETRO.CO : Lelang proyek pengadaan Fender Dermaga Batuampar di BP Batam masih jadi pertanyaan beberapa pihak.

Bahkan proyek dengan nilai pagu Rp 10.664.960.000,00, menjadi polemik. Pada Rabu (17/7) sejumlah mahasiswa dari Pergerakkan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Batam, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor BP Batam mempertanyakan hal itu.

Aksi yang dilakukan PMII dengan Koordinator Lapangan (Korlap) Ibrahim di mulai sekitar pukul 11.30 WIB. Untuk menjaga keamanan, puluhan Polisi serta Ditpam BP berjaga di depan Kantor BP Batam.

Selain meneriakan yel-yel, para pengunjuk rasa juga bernyanyi dan menyampaikan orasi mereka. Sebelumnya mereka menolak melakukan dialog dengan pihak BP Batam, dan memilih menyampaikan dialog secara terbuka dan menyebarkan selebaran pernyataan sikap.

Dari orasi yang mereka sampaikan, mereka menyoroti berbagai proyek yang ditangani oleh BP Batam dari APBN. Seperti proyek mesin Xray di Pelabuhan Telaga Punggur dan Sekupang, yang saat ini tidak berfungsi semenjak pengadaanya tiga tahun lalu.

”Kami menduga ada unsur korupsi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Batam, kami juga mengkritisi proyek pengadaan fender di Dermaga Batuampar,” ungkap orator dalam orasinya.

“Dari awal Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah merilis persyaratan lelang, dengan ketentuan berpengalaman di bidang pembangunan dermaga, namun beberapa saat kemudian PPK menghilangkan persyaratan tersebut dengan membuat adendum baru, yang mengabaikan syarat teknis tersebut,” tambahnya.

Dalam proyek pengadaaan fender tersebut, para mahasiswa ini menduga ada persekongkolan antara pihak PT CMA selaku pemenang tender dengan PPK.

Seusai menyerahkan pernyataan sikap pada pihak BP Batam, para pengunjuk rasa membubarkan diri. “Aksi ini tidak sampai disini saja, kami juga menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat PMII pusat, untuk melakukan pemeriksaan pada BP Batam, karena diduga banyak proyek yang bermasalah dan berdampak pada kerugian negara,” ungkap Ibrahim usai melaksanakan aksi.

Sementara Kasubdit Humas BP Batam, Muhammad Topan yang menerima pernyataan sikap pada wartawan mengatakan, akan mempelajari pernyataan yang diberikan dari PMII ini.

”Segera kami rapatkan mengenai hal ini, kami juga akan memanggil pihak terkait proyek ini di BP Batam,” jelas Topan. (dye)