BATAM, POSMETRO.CO – Anggota Komisi IV Safari Ramadan menyebutkan, bahwa gaji guru honorer sering tidak sebanding dengan pegawai. Padahal guru honerer lebih rajin ketimbang guru yang sudah pegawai.
Sementara ASN sendiri, tambah Safari, gajinya besar tapi lebih malas ketimbang guru honorer. “Saya mau melihat gaji guru dari dana bos honerer berapa, pegawai berapa. Jadi ada perbandingan,” tambah Safari dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Batam di di Ruang Komisi IV DPRD Kota Batam, Senin (13/5/2019).
Dalam RDP itu juga dihadiri oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho, Anggota Komisi IV lainnya, Suardi Tahirek dan Bobi Alexander Siregar. Sedang pihak Pemerintah Kota Batam diwakili Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabidikdas) Disdik Batam, Yubahar serta puluhan Kepala Sekolah se-Kota Batam.
Awalnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam khususnya Komisi IV DPRD Kota Batam mempertanyakan realisasi Dana Bos tahun anggaran 2018 -2019 di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam.
“Kita tahu penggunaan dana bos saat ini sudah non tunai. Bagus memang, tapi masih saja memiliki kekurangan seperti laporan yang salah,” ucap Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Muhamad Yunus kepada pihak DISDIK Batam.
Masalah dana bos, DPRD Batam berencana akan menaikkan gaji guru honorer di SD Negeri. Sebab melihat dari jam mengajar guru honorer melebihi 24 jam dalam seminggu. Sehingga, pihaknya meminta data tersebut kepada Disdik Batam
“Makanya kita minta datanya ke Disdik. Jadi jumlah jam mengajar ada pertimbangan dengan kenaikkan. Ada persyaratan lainnya,” jelas Yunus.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho menambahkan, pada awalnya dana bos dikucurkan pemerintah pusat untuk anak-anak kurang mampu. Para siswa bisa gratis untuk bersekolah, namun pada faktanya di lapangan tidak.
“Masih banyak anak-anak hinterland tak bisa bersekolah. Karena bensin boat tak ada dan mereka tak dijemput. Padahal kita anggarkan setiap tahun, itu namanya tega,” kesal Udin.
Udin mengaku, penarikan dana bos sudah online. Tapi dia menilai dana tersebut masih bisa dimainkan. Penarikan dana bos seharusnya komite sekolah benar harusnya sudah terinci semua. “Namun nyatanya sering berbeda. Ini yang kami pertanyakan,” tegas politikus PDI-P itu.
Anggota dewan Suardi Tahirek menyatakan, dana bos untuk hinterland pernah akan dikurangi oleh DPRD. Namun ia tetap mempertahankannya. Tetapi sejauh ini banyak juga kepala sekolah yang tak pernah hadir ke sekolah.
“Jika ketahuan ada pakai dana bos atau dana apa, selesai jabatan kalian. Jadi jagalah jabatan itu baik-baik jangan sampai jabatan merusak jabatan kalian,” tegasnya.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabidikdas) Disdik Batam, Yubahar menyampaikan, walaupun dana bos menggunakan sistem online dan non tunai, pihaknya selalu mengecek laporan untuk menghindari perselisihan.
“Kita selalu cek, takut ada selisih. Kalau salah lapor kita panggil. Dana bos langsung ke bank dan masuknya non tunai. Dan guru-guru masih banyak dibayar dari dana BOS. Tapi, sekolah hinterland dana bosnya minim,” jelasnya. (hbb)