Batam

Masalah Kampung Tua Batam DiBawa Ke Presiden

 

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan A Djalil juga turun ke Kampung Tua Tanjunguma, Lubukbaja, Batam, Sabtu (30/3). (Humas Pemko Batam)

BATAM, POSMETRO.CO : Setelah melakukan kegiatan pembagian sertifikat sebanyak 20 ribu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan A Djalil juga turun ke Kampung Tua Tanjunguma, Lubukbaja, Batam, Sabtu (30/3). Kedatangannya untuk mendengarkan keluhan masyarakat terkait lahan kampung tua.

Seperti penuturan, Ketua Rukun Khasanah Warisan Batam (RKWB) Makmur Ismail menjelaskan bahwa di Batam terdapat 37 titik kampung tua. Totak luasnya sekitar 1.600 hektare. Jika dibandingkan ke luas Batam, hanya berkisar 2,5 persen.

“Saya di sini generasi keempat. Umur saya 70 tahun. Kalau generasi di atas saya 50 tahun, 50 tahun, berarti kampung tua ini sudah ada lebih dari 200 tahun. Tak boleh dipungkiri keberadaannya dari sisi sejarah Batam,” kata Makmur.

Selain itu, kampung tua juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan Kota Batam. Beberapa masyarakat kampung tua telah direlokasi untuk kebutuhan pembangunan.

Seperti di Tanjungkasam yang masyarakatnya dipindahkan ke kavling siap bangun karena lokasi tersebut digunakan untuk pembangunan PLTU. Seluas 45 hektare lahan kampung tua yang direlakan untuk pembangunan di wilayah Nongsa tersebut.

“Masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Tapi karena untuk pembangunan PLTU, kami merasa berkewajiban juga untuk turut bersama membangun. Maka masyarakat siap direlokasi. Yang di DAM Tembesi juga rela kampungnya ditenggelamkan,” tuturnya.

Wali Kota Batam, HM Rudi mengatakan, kehadiran Menteri ATR tak hanya untuk menyelesaikan masalah di Tanjunguma. Tapi penyelesaian masalah kampung tua seluruhnya. Meskipun menurutnya prosesnya akan memerlukan waktu yang panjang nantinya.

“Saya bersyukur, Allah mengijabah, tanpa melalui saya tapi langsung Pak Sofyan. Kita ingin ini tuntas. Tuntasnya apa, nanti dijelaskan,” ucapnya

Tambah Sofyan, pihaknya berjanji akan menyampaikan masalah kampung tua ini ke Presiden RI. Selain itu juga akan dibahas di rapat Dewan Kawasan (DK).

“Surat-surat yang Pak Makmur serahkan ini akan saya bawa dan dibahas di rapat DK. Tapi tak bisa satu dua minggu selesai. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun 2019 bisa diselesaikan,” pungkasnya. (*/hbb)