BATAM , POSMETRO.CO : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut), menilai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam, sehat. Hal disampaikan salah anggota dewan Komisi A, Sarikat Bangun saat kunjungan kerja ke Gedung DPRD Kota Batam, Rabu (20/3).
“Kita menilai APBD Batam masih bagus. Gak seperti kita di sana belanja langsung lebih sedikit ketimbang belanja tidak langsung. Persentasenya 70 banding 30. Di Batam hampir imbang, terlihat tak banyak pengolahannya disini. Di sana banyak pabrik, jadi banyak pengolahan,” ujar Sarikat.
Menurutnya, pembagian Pemda di Batam, antara belanja langsung dan tak langsung cukup seimbang. Sehingga belanja langsung lebih besar ketimbang tak langsung. Artinya postur anggaran kebanyakan pendapatan itu ke pembangunan infrastruktur, dibandingkan gaji pegawainya.
“Apalagi kedua sistem membagi proyek e planning sudah pas diterapkan di Batam. Jadi rasa cukup seimbang,” ujarnya lagi.
Selain itu kata Sarikat, di daerahnya tak semua hasil reses terakomodir dan terealisasi. Dikarenakan hal-hal lainnya. “Kita kan disuruh buat spanduk undangan reses. Padahal tak semua hasil reses kita terealisasi,” sebut Sarikat.
Ada 11 Orang anggota DPRD Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara tepatnya Komisi A melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Batam. Rombongan tersebut diterima Kabag Humas DPRD Kota Batam, Taufik.
Dalam pertemuan tersebut, membahas terkait sistem informasi aplikasi Pemerintah Daerah (Pemda) yang berbasis digital dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
Taufik menyebutkan, dimana komposisi APBD Batam persentase PAD cukup besar. Ia menyebutkan, anggotaan DPRD Kota Batam untuk periode 2014-2019 terdiri dari 50 orang, dengan perolehan kursi PDI-P mendapat 8 kursi, Golkar mendapat 7 kursi, Gerindra 6 kursi, Demokrat 5 kursi, PAN 5 kursi, Nasdem 4 kursi, PKS 4 kursi, Hanura 4 kursi, PKB 3 kurasu, P3 ada 3 kursi, dan PKPI 1 kursi.
Masih kata Taufik, DPRD kota Batam memiliilki sistam e-planning. Mekanisme pokok pikiran (pokir) dewan sudah dimasukkan di e-planing dan sudah dilakukan dalam 2 tahun sedangkan 2020 mendatang, sedang dalam proses.
“Posisi sekarang sudah selesai Musrenbang. Desember 2018 masing-masing dewan sudah disuruh menulis pokirnya. Bulan Februari sudah bisa menginput usulannya diserver masing-masing dengan waktu yang ditentukan kurang lebih 10 hari. Kita ada sebanyak 20 usulan. Lewat dari jangka waktu tak bisa diedit lagi,” bebernya.
Kata Taufik, sistem ini akan terakomodir dalam batasan jumlah. Soal usulan prioritas, jika setiap dewan mengusulkan hal pokok pikiran yang sama, itulah yang dijadikan sebagai prioritas. Diakuinya, masalah setiap daerah juga sama, namun ada juga yang tak terakomodir.
“Soal usulan ada yang diprioritas. Problem setiap daerah itu sama. Banyak juga pokir yang tak terakomodir,” jelas mantan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam. (hbb)