Ruslan Pasolle : Ex-offisio Jadikan Arah Lokomotif Batam Lebih Jelas

    spot_img

    Baca juga

    Semua Warga Bintan yang Rumahnya Tak Layak Huni, Berhak Dapat Bantuan RTLH

    BINTAN, POSMETRO: Pemerintah Kabupaten Bintan, berusaha semaksimal mungkin memberikan...

    Masih Suasana Syawal, BP Batam Menggelar Halal Bihalal Bersama Forkopimda

    BATAM, POSMETRO: Masih dalam suasana bulan Syawal, Badan Pengusahaan...

    Modena Memperkenalkan Cooker Hood AX Series

      >>> Untuk Pengalaman Memasak Lebih Modern BATAM, POSMETRO.CO : Modena,...
    spot_img

    Share

    Ruslan Pasolle

    BATAM, POSMETRO.CO : Rencana kebijakan menunjuk Walikota Batam sebagai ex-offisio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, masih jadi perbincangan hangat.

    Menurut Ruslan Pasolle yang merupakan Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, rencana kebijakan tersebut sangatlah tepat. Secara pribadi ia sangat optimis, bahwa Batam akan lebih maju dengan ex-offisio.

    “Banyak dampak positif yang akan terjadi untuk pembangunan Batam kedepan, jika kebijakan tersebut diberlakukan, apalagi yang lebih tahu tentang daerah Batam secara detail ya wali kotanya,” terang Ruslan yang juga pengurus Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), belum lama ini.

    “Kami bangga dan mendukung Walikota, yang telah membangun Batam,” tambahnya.

    Disebutka juga oleh Ruslan Pasolle, adanya ex-offisio akan mengakhiri dualisme kepemimpinan, yang selama ini seperti tak sejalan.

    “Dua dua lokomotif dengan tujuan berbeda. Tetapi dengan ex-offisio satu lokomotif yang jelas arah dan tujuannya, sehingga bisa lebih fokus jauh dari konflik antar lembaga,” jelasnya.

    Pemberlakuan ex-offisio akan menjawab harapan masyarakat yang selama ini menginginkan single tax, bukan double tax dengan UWTO dan PBB, terlebih yang dibayarkan tersebut sifatnya bukan hak milik, sambung pria berdarah Bugis ini.

    “Masyarakat sangat berharap hanya satu tax, bukan selama ini terjadi,” katanya.

    Apalagi menurutnya, dengan ex-offisio Walikota maka keberadaan pimpinan BP Batam bisa dikontrol oleh masyarakat melalui DPRD.

    Tidak seperti selama ini terjadi, setiap persoalan lahan mereka tidak pernah datang dan menyelesaikan persoalan.(dye)