Karimun

18 Tahun Tak Kelar, Pembangunan Pelabuhan Malarko Kembali Diusulkan

 

Nurdin Basirun

KARIMUN, POSMETRO.CO : Pelabuhan Malarko yang terletak di Desa Pongkar, Kabupaten Karimun hingga kini masih terbengkalai.

Proyek bernilai ratusan miliar Rupiah itu sejak awal pembangunannya tahun 2008 hingga sekarang, tak juga kujung usai pengerjaannya. Sejak tahun 2008 hingga 2012 uang negara yang telah dikucurkan untuk mendanai paket konsultasi supervisi pembangunan pelabuhan laut pulau terluar itu lebih kurang sebesar Rp3,1 miliar.

Untuk pengerjaan fasilitas fisik pelabuhan itu dari Tahun Anggaran (TA) 2008, 2010, 2011 dan 2012, belum termasuk dana APBN yang dikucurkan tahun 2009, sebesar Rp 128.788.325.000, bila di bandingkan dengan dana APBN yang sudah dikucurkan dengan realisasi kondisi fisik proyek di lapangan dinilai sungguh sangat tidak sebanding.

Meski terbengkalai dan menjadi perbincangan publik, namun proyek ini tak pernah mencuat. Padahal mega proyek itu dinilai keberadaan pelabuhan itu sangat vital bagi kemajuan Karimun kedepan baik masyarakat maupun investor di wilayah free trade zone (FTZ) Pulau Karimun Besar.

Pelabuhan itu nanti akan menjadi tempat bongkar muat kontainer dan pintu masuk barang-barang impor untuk mendukung kebutuhan industri di FTZ. Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun Senin (5/12/2018), menyatakaan saat ini pihaknya kembali mengusulkan agar pembangunan pelabuhan malarko kembali menjadi prioritas pembangunan.

Menurut Nurdin, sebenarnya tahun ini pusat telah mengucurkan kembali dana pembangunan kelanjutan Pelabuha Malarko senilai Rp 50 miliar. Namun sayang anggaran tersebut tak kunjung cair lantaran terkendala tekhnis.

“Kita gak tahu masalah tekhnisnya apa, pak menteri sudah pernah bertanya kenapa pelabuhan tersebut tidam dilanjutkan, hal ini juga saya kurang tahu kenapa. Karena ini masalah tekhnis, soal ini kewenangannya ada di KSOp, saya gak bisa jawab, karena masalah tekhnis,” ucap Nurdin.

Namun Nurdin memastikan pembangunan malarko sangat dibutuhkan, karena dampak yang akan tercipta nantinya akan membangun ekonomi kerakyatan yang dirasakan masyarakat luas.
“Ini akan menjadi prioritas pembangunan, sudah kita usulkan kembali,” papar Nurdin.(ria)